BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Ketua DPW Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA) Kalimantan Tengah, Muhammad Qayyim, menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran Bantuan Presiden (Banpres) yang dipaparkan oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Kantor DPRD Palangka Raya, Minggu (25/10/2026).
Menurut Qayyim penyampaian informasi anggaran secara terbuka kepada publik merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan, wilayah mana saja yang menjadi sasaran penerima bantuan, serta program apa yang akan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
”Kami mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya beserta jajaran yang telah memaparkan informasi terkait alokasi anggaran Bantuan Presiden. Transparansi seperti ini penting agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran serta memahami program-program yang dijalankan pemerintah untuk kepentingan publik,” ucapnya.
Berdasarkan materi presentasi yang ditampilkan, total alokasi Banpres Tahap II di Kalimantan Tengah disebut mencapai Rp110 miliar untuk sembilan daerah. Dalam paparan tersebut, Kota Palangka Raya tercantum memperoleh alokasi sebesar Rp10 miliar.
Dia menilai keterbukaan informasi mengenai alokasi tersebut perlu diikuti dengan penjelasan yang komprehensif mengenai peruntukan anggaran, mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, serta perkembangan realisasi program. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui besaran alokasi anggaran, tetapi juga dapat memahami manfaat nyata yang dihasilkan dari pelaksanaannya.
“Bagi kami transparansi bukan sekadar menyampaikan angka di dalam presentasi,” tukas Qayyim.
“Transparansi harus diwujudkan melalui informasi yang mudah diakses, pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” sambung dia lagi.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, SPEDA Kalimantan Tengah juga mendorong agar semangat keterbukaan informasi tersebut diterapkan secara konsisten dalam berbagai program pembangunan, baik di tingkat kota maupun kabupaten.
Qayyim menegaskan bahwa pemuda dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik secara konstruktif. Dukungan terhadap program pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pengawasan, evaluasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat.
”Kami siap mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kami juga mendorong agar setiap pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan dan pengawasan merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” tuturnya.
la berharap keterbukaan informasi yang ditunjukkan dalam pemaparan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Tengah.
SPEDA Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dengan mengedepankan dialog, transparansi, dan tanggung jawab publik.