BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2026 turun sekitar Rp200 miliar, Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran meminta agar Pemerintah Pusat bisa mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) karena sangat dibutuhkan oleh daerah.
Hal ini disampaikan politisi PDI Perjuangan itu usai Rapat Paripurna ke 15 masa persidangan I tahun 2026 dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Barsel terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBDP Tahun 2026 di DPRD Barsel, Senin (14/9/2026). Dia mengatakan, penurunan APBD Perubahan tahun 2026 mencapai kurang lebih Rp200 miliar.
Menurut Farid, kondisi tersebut tidak terlepas dari berkurangnya transfer keuangan dari Pemerintah Pusat, serta menyusutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barsel.
“Berkurangnya nilai tersebut karena berbagai macam hal, di antaranya terkait transfer keuangan daerah dari pusat yang ternyata ke berkurang. Dalam kondisi seperti ini, PAD juga menyusut,” kata Farid.
Penyusutan PAD sendiri, jelas Farid lagi, terjadi di semua sektor karena target yang terlalu besar, serta dampak dari bencana kekeringan panjang.
“Memang targetnya (PAD) terlalu besar karena kondisi kemarau, perputaran uang juga semakin sedikit. Dampaknya kesana semua itu,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), mengingat struktur APBD Barsel masih sangat bergantung pada dana transfer.
“Kalau transfernya dikurangi, kita jadi payah, karena sebagian besar anggaran Barito Selatan bergantung pada transfer pusat,” tegasnya
Untuk mengurangi dampak itu, DPRD merekomendasikan untuk melakukan pemangkasan kegiatan.
“Makanya sampai hari ini kegiatan kita itu hampir nol di Barito Selatan, karena memang kondisi keuangannya megap-megap,” tandasnya.