BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Foto: Pj Sekda Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku.
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar mulai 26 sampai 29 Oktober 2025 di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekertaris Daerah Provinsi, 38 Kepala Bappenda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/kota, serta 514 Kepala Bappenda Kabupaten/kota se-Indonesia.
Melalui arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran strategis Sekertaris Daerah dalam menjaga ritme pemerintahan serta memastikan kebijakan berjalan selaras antara pusat dan daerah.
“Tugas Sekda bukan hanya sebagai motor, tapi juga sebagai penyeimbang dan tumpuan bagi kepala daerah dengan segala kebijakan dan dinamikanya. Sekda memiliki peran penting sebagai simpul informasi dan sinergi. Ditengah situasi saat ini, Sekda harus menjadi motor kolaborasi antara seluruh pegawai dan masyarakat agar tercipta pemerintah yang baik serta ASN yang benar-benar menjadi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Tito, Rabu (29/10/2025).
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.
Ada beberapa agenda pembahasan mencakup koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan daerah, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan pembangunan nasional, pengendalian PPPK, program pembangunan inpres dan banpres, serta pengawasan program prioritas nasional daerah.
Pj Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting arah pembangunan Kabupaten Barito Timur agar sejalan dengan kebijakan nasional dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
“Rapat ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan sinkronisasi yang kuat, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdaya guna,” pungkasnya. (ags)