BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
PALANGKARAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke – 6 Masa Persidangan III (Ketiga) Tahun Sidang 2023 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD provinsi Kalteng terhadap nota keuangan dan rancangan Perda provinsi Kalteng tentang rancangan APBD provinsi Kalteng T.A 2024, Kamis (02/11/2023).
Rapat Paripurna berlangsung di ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Jalan S. Parman Kota Palangka Raya dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kalteng H. Jimmy Carter dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, serta Anggota DPRD Kalteng, perwakilan SOPD, dan unsur Forkompinda di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya memberikan kesempatan kepada masing-masing juru bicara dari 7 Fraksi Pendukung DPRD Kalteng untuk menyampaikan Pemandangan Umum terhadap nota keuangan dan rancangan Perda provinsi Kalteng tentang rancangan APBD provinsi Kalteng T.A 2024,” ujar Jimmy saat mimpin rapat paripurna.
Selanjutnya, masing-masing juru bicara Fraksi Pendukung DPRD Kalteng memberikan Pemandangan Umum secara bergiliran, dimulai dari H. Suhardi sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, kemudian diikuti oleh H. Maruadi sebagai juru bicara Fraksi Golkar, dan terakhir H. Muhajirin sebagai juru bicara Fraksi Demokrat.
Kemudian, Bryan Iskandar selaku juru bicara Fraksi NasDem; Kuwu Senilawati selaku juru bicara Fraksi Gerindra; Evi Kahayanti selaku juru bicara Fraksi PKB; serta Sengkon selaku juru bicara Fraksi GP4H (Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Perindo dan Hanura).
Jimmy Carter, sebagai pemimpin rapat, telah mengungkapkan bahwa masing-masing fraksi telah memberikan sejumlah catatan, masukan, pertanyaan, dan usulan terhadap nota keuangan dan rancangan Perda provinsi Kalteng terkait APBD T.A 2024.
Dalam proses ini, terdapat beragam catatan dan saran yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, termasuk dalam hal anggaran pendidikan, pengelolaan kekayaan daerah, program penguatan sektor industri, penyesuaian belanja pegawai, dan lain-lain.
“Tentunya, dalam proses penyusunan Rancangan APBD, penting untuk mendengar pertanyaan, masukan, dan saran yang diajukan oleh tujuh Fraksi Pendukung DPRD, kami minta jawaban dan tanggapan pemerintah sebagai penyempurna Rancangan APBD,” ungkapnya.
legislator Partai Demokrat mengenai penyelesaian seluruh tahapan pembahasan dokumen anggaran dengan waktu yang tersisa adalah sebuah indikasi positif. Dengan hal seperti ini tentunya hal tersebut juga tidak lepas dari komitmen antar pihak, baik DPRD dan pemerintah provinsi.
“Harapan yang positif, jika semua berjalan sesuai jadwal, pembahasan APBD dapat berlangsung lancar dan pengesahannya bisa tepat waktu,” pungkas H. Jimmy Carter sembari menutup jalannya rapat paripurna.(Ngel)