BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BERITAKALTENG.COM, KUALA KURUN – Guna memastikan prosedur dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas turut serta menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Kamis (12/1/2023)
Kegiatan kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 yang dilaksanakan secara serentak se-Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di aula lantai I kantor Bupati.
“Kegiatan kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan untuk memastikan prosedur dan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan tepat waktu ,” ujar Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh wakil Bupati Efrensia L.P Umbing, Kamis,(12/1/2023)
Selain itu, juga merupakan wujud pelaksanaan komitmen bersama seluruh stakeholder dalam meningkatkaan koordinasi, sinergitas dan singkronisasi untuk percepatan penyerapan anggaran.
Dia juga mengatakan, berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas yakni 3 smart dan satu pilar, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien dan menuju pengadaan yang value for money dengan mengedepankan peran serta UMKM diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian menuju Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama).
“Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah, secara khusus Perangkat Daerah yang telah menyediakan keikutsertaan paket pekerjaan pada tahapan kick off ini,” tukasnya.
Apresiasi juga pihaknya sampaikan kepada pihak penyedia yang bersedia bekerja sama dan hadir pada kesempatan kali ini. “Kami berharap kerjasama ini dapat terbina dengan baik, saling mendukung, dan mempunyai visi yang sama terkait pembangunan menuju Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri,” tukasnya.
Untuk diketahui, untuk kick off penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa hari ini, ada 19 paket pekerjaan yang ditandatangani yang dikelola 10 perangkat daerah. 10 Perangkat daerah tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian.
Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.(ag)