Serahkan Rekomendasi Pansus LKPj, Dewan Beberkan Temuan Dugaan Pelanggaran

FOTO : Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran  saat diwancarai awak media seusai menggelar rapat Paripurna ke-3 masa sidang ke-II, Senin (24/5/2021), dengan agenda menyerahkan rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan Tahun 2020.

Beritakalteng.com, BUNTOK – Menggelar rapat Paripurna ke-3 masa sidang ke-II, Senin (24/5/2021), dengan agenda menyerahkan rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Selatan Tahun 2020, Dewan beberkan beberapa temuan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.

Diterangkan oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, ada tiga poin penting yang tertuang di dalam rekomendasi Pansus kepada pemerintah daerah setempat, yaitu yang pertama adalah Dewan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kemudian, terhadap beberapa kegiatan yang diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), legislatif meminta agar segera dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang ketiga, terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau diduga ada pelanggaran pidana, kita minta diproses secara hukum, itu saja!” tegas politisi PDI Perjuangan ini, saat ditemui seusai memimpin rapat.

Ia kemudian membeberkan beberapa hal yang dianggap perlu mendapatkan perhatian untuk segera dilakukan audit oleh BPK. Termasuk salah satunya adalah dugaan adanya pelanggaran SOP dalam hal pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Jaraga Sasameh (RSJS) Buntok.

“Misalnya seperti ini, yang di Rumah Sakit, yang BLUD itu terbuka dalam RDP kita kemaren, bahwa ternyata itu dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” bebernya mencontohkan.

Kata Farid lagi, masalah inilah yang kemudian menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kelangkaan obat-obatan di rumah sakit milik daerah tersebut.

“Itu kita minta diaudit oleh BPK,” tukasnya.

Selanjutnya adalah, pansus juga meminta agar dugaan tindak pidana yakni berupa penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa Merawan Baru, Tarusan dan Panarukan bisa segera diproses hukum.

“Kita minta itu agar diproses hukum!” tegas dia.(Sebastian)

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: