BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Lembaga Pendidikan, Pemantauan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Jaraga Sasameh (RSJS) Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Koordinator LP3K-RI wilayah Barsel dan Bartim, Latif Kamarudin, menyayangkan lambatnya penanganan kasus yang menelan biaya sekitar Rp10,7 milyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel tahun 2018 tersebut.
Pasalnya, sebagaimana diketahui, penyelidikan kasus itu telah dimulai sejak tahun 2019. Namun hingga sekarang atau hampir dua tahun berjalan, kasus ini belum juga terselesaikan.
“Penanganan kasus ini terkesan sangat lamban, bayangkan saja sejak tahun 2019 sampai sekarang belum juga ada kejelasannya. Entahlah, ada masalah apa ini sebenarnya,” sesal Latif, Selasa (6/4/2021).
Meskipun begitu, ia salut dan meyakini bahwa pihak penyidik Kepolisian Resor (Polres) Barsel yang menangani kasus ini, bekerja secara profesional.
Pentolan lembaga anti rasuah ini kemudian berharap, agar langkah penuh kehati-hatian dari penyidik Polres, bisa memberikan hasil yang maksimal dalam penanganan kasus ini dan beberapa kasus dugaan korupsi lainnya, tanpa ada intervensi dari pihak luar maupun kepentingan-kepentingan lainnya.
“Semoga saja langkah penuh kehati-hatian penyidik benar-benar bisa memberikan hasil maksimal dalam hal penanganan kasus ini,” tuturnya.
“Kita yakin mereka (penyidik) bekerja profesional dan tidak ada kepentingan apapun ataupun persoalan non teknis lainnya yang bisa menghambat proses hukum kasus dugaan korupsi Alkes ini, maupun dugaan-dugaan korupsi lainnya di Barsel ini,” harap Latif.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejak tahun 2019 lalu, pihak Polres telah melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan alkes di RSJS yang diselenggarakan melalui mekanisme lelang paket itu.
Paket yang dilelang pada bulan Mei 2018 tersebut, dimenangkan oleh PT. Prabu Mandiri Jaya yang berkantor pusat di Jakarta dengan HPS Rp10.754.150.000.(Sebastian)