Beritakalteng.com,TAMIANG LAYANG – Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) Gomelson L Bayan mengharapkan, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, agar dapat diakomodir, diperhatikan dan dijabarkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Bartim.
“Semua usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat, merupakan hasil musyawarah perangkat di desa. Dimana aspirasi yang diusulkan sangat prioritas, maka kami DPRD akan turut mengawalnya nanti,” tegas Gomelson.
Politisi PAN ini menjelaskan, aspirasi masyarakat yang telah dijaring oleh masing-masing desa dan kelurahan, tentunya akan menyesuaikan program skala prioritas dan tidak keluar dari RPJMD Bartim yang telah ditetapkan.
“Kebutuhan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, jalan, listrik dan lain sebagainya, sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah setiap tahun, berkelanjutan dengan dilakukan secara bertahap,” terangnya.
Menurut Gomelson, bila keterbatasan anggaran daerah yang menjadi kendala, tentu program kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Bila tidak bisa diakomodir secara keseluruhan, maka bisa menjadi bahan dan program lanjutan ke depan. Kecuali ada kegiatan dan program yang betul-betul mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menerangkan, walaupun diketahui bersama Pemerintah Kabupaten Bartim telah berupaya semaksimal mungkin, untuk membenahi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program yang telah direncanakan, sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
“Namun masih banyak tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan, yang dilaksanakan pemerintah daerah belum terakomodir secara keseluruhan,” ungkapnya.
Ia berharap, agar semua usulan di Musrenbang bisa tepat sasaran dan dapat bermanfaat. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bartim pada umumnya.
“Kegiatan Musrenbang merupakan sarana untuk mengikutsertakan pemangku kepentingan, dalam perencanaan pembangunan dalam menyatukan persepsi yang berbasis partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (ags)