Rakor Disagregasi PMTB, Hasilkan Rumusan dan Strategi

Beritakalteng.com, Palangka Raya- Guna mengetahui kondisi terkini investasi dan kontribusi Peyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam perekonomian Indonesia maupun Kalimantan Tengah tahun 2018, serta strategi dalam memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kalteng melaksanakan kegiatan rapat koordinasi PMTB tahun 2018 yang dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya Jl. Diponegiro, Rabu (09/04) Kota Palangka Raya.

Kegiatan yang mengangkat tema
“memicu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan”. dihadiri Biro administrasi perekonomian sumber daya alam Setda provinsi Kalteng, bps prov, bappeda litbang, ojk kalteng, deputi BI perwakilan Kalteng, Kepala Dinas SOPD, badan instansi pertikal, wartawan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutan yang disampaikan Kepala BPS provinsi Kalteng Hainif Yahya menyampaikan, Rapat koordinasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam Penyusunan Disagregasi PMTB. Kegiatan Rakor ini dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.

“Dari Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan bahan rumusan dan strategi untuk pelaksanaan Disagregasi PMTB menurut sektor institusi dan lapangan usaha.” ujar Hanif Yahya.

Disampaikanya juga, tujuan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha Tahun 2018, Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018.

Dalam diskusi diskusi panel nanti, ujar Hanif menambahkan, akan membahas beberapa hal. Yakni tantangan dan Peluang Investasi dan Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah  dengan Narasumber Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Yuren S. Bahat.

Peran Lembaga Keuangan dalam Memacu Investasi dan Infrastruktur di Kalimantan Tengah  dengan Narasumber Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Rusli, Penguatan Data Investasi melalui Penyusunan Disagregasi PMTB dengan Narasumber Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Hanif Yahya, dan dipandu Modertor dari Deputi BI Kalteng Satian.

Disamping itu, Mewakili Setda Provinsi Kalteng, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Kalteng, Lubis Rada Inin menyampaikan, pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau biasa disebut sebagai investasi, memiliki peran penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu mencapai 32,16 persen pada tahun 2017, kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga.

“Bahkan, kontribusi PMTB di Kalimantan Tengah lebih besar lagi yaitu mencapai 44,33 persen terhadap total PDRB Kalimantan Tengah tahun 2017. Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi makro tahun 2018 sebesar 5,2 – 5,6 persen.” kata Lubis.

Ia menambahkan, Dari sisi permintaan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 5,2-5,6 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga.

“Pemerintah mentargetkan, investasi (PMTB) harus tumbuh 6,0-6,6 persen pada tahun 2018, sementara konsumsi rumah tangga harus tumbuh sebesar 5,1-5,2 persen. Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,0 – 6,6 persen terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta dan optimalisasi investasi pemerintah.” paparnya lebih dalam.

Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain deregulasi peraturan.

perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan perbaikan iklim tenaga kerja.

“Hasil kegiatan ini menjadikan dasar dan rumusan analisis dalam mengnil kebijakan, ini merasa penting para kepala dinas, badan, koresponden dan kerjasama dalam menyusun disagregasi.” tutupnya.(Aa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: