BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – DPRD Barito Selatan tegaskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, difokuskan untuk memulihkan ekonomi masyarakat di daerah.
Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, seusai memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Platfom Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (22/9/2020).
Ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, pertama adalah dikarenakan sesuai dengan target pemerintah pusat bahwa awal tahun depan dimulainya pendistribusian vaksin Covid-19, maka kemungkinan besar badai pandemi ini segera berakhir.
Dari itulah, dampak pascapandemi, yaitu melemahnya ekonomi masyarakat tersebutlah yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Setelah usai masa pandemi ini, karena diperkirakan Januari ini sudah ada vaksin, jadi tidak perlu khawatir lagi, begitu sudah disuntik vaksin, insyaallah tidak ada penyakit lagi. Tetapi prioritasnya adalah pemulihan ekonomi masyarakat,” tukasnya.
Ketegasan tersebut, disampaikan seluruh anggota Banggar, karena melihat struktur anggaran yang diajukan dalam rancangan KUA PPAS APBD Barsel tahun 2021 yang masih berkutat memprioritaskan pembangunan di sektor fisik.
Saran terkait memprioritas pemulihan ekonomi itu sendiri, disampaikan oleh DPRD berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.
“Sedangkan ini, kita minta mereka mereview lagi agar itu (pemulihan ekonomi) yang diprioritaskan. Namun yang terjadi sekarang ini, menurut data yang kami punya ini, seperti biasalah, seperti tahun-tahun sebelumnya (prioritas pembangunan fisik), jadi kita minta review,” tegas Farid.
Kemudian Dewan juga meminta agar TAPD melakukan review hal lainnya, termasuk masalah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab target PAD yang dibebankan pada tahun 2021 lebih besar Rp2 miliar dari tahun sebelumnya, yakni Rp95 miliar lebih pada tahun 2021 dan sebanyak Rp93 miliar pada tahun 2020.
Padahal, selama ini dalam tahun dengan keadaan normal saja pencapaian target PAD Barsel tidak pernah mencapai 100 persen, apalagi saat ini kondisi ekonomi di semua sektor usaha tengah melemah akibat adanya pandemi Covid-19.
“Apakah bisa mencapai target yang mereka tetapkan? Karena target tahun 2021 itu lebih besar dari tahun sebelumnya, padahal selama ini realisasinya tidak pernah 100 persen,” sebutnya.
Selain itu, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 merupakan hal baru, politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan supaya penyusunan struktur anggaran tidak gegabah. Pasalnya masih banyak hal baru yang harus dipelajari bersama, agar tidak melanggar peraturan tersebut.
“Karena peraturan ini adalah hal baru, anggota DPRD khususnya Banggar perlu banyak belajar agar bisa berpartisipasi membahas anggaran ini bersama sesuai kondisi dan situasi negara Indonesia saat ini,” imbuhnya.
Lanjutnya, meskipun jumlah anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS APBD Barsel turun sebesar Rp90 miliar dibanding tahun 2020 menjadi Rp1,03 triliun pada tahun 2021, pihaknya tetap khawatir angka tersebut tidak akan mampu dicapai.
Karena selain terkendala masalah yang ia sebutkan sebelumnya, saat ini Barsel harus menutupi beban utang penundaan pembayaran proyek multi years ke tahun 2021 sebesar Rp45,2 miliar.
“Itupun kita pesimis bisa tercapai seperti itu, ya karena beberapa hal itu tadi. Saat ini kita jugakan dibebani penundaan pembayaran multi years itu,” tutup Farid.(Sebastian)