Pemkab Mura Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Beritakalteng.com – Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab.Mura, Batara didampingi, Kapala Bagian Ekonomi dan SDA, Jayadi Dadi, beserta jajaran terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.

Bertempat di ruangan Sekretaris Daerah, kantor Bupati Mura, selasa (29/7/2025). Rakor tersebut diikuti secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran terkait. Rakor dibuka dan dipimpin Sekretaris jenderal Kementerian dalam Negeri, Tomsi Tohir serta jajaran terkait dan diikuti Gubernur, Walikota, Bupati se-Indonesia.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir dan diikuti oleh para Gubernur, Wali kota, serta Bupati se-Indonesia. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan bahan pokok.

Salah satu upaya konkret yang menurunkan angka inflasi adalah perluasan lahan tanam tiap Kabupaten Kota dan Provinsi sesuai target yang telah ditetapkan untuk komoditas strategis seperti cabai, beras dan bawang, khususnya di luar Pulau Jawa. Untuk minyak goreng, diperlukan pengawasan lintas sektoral dan sinergi dalam proses distribusi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Langkah-langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa beberapa komoditas mengalami tekanan inflasi, di antaranya beras dan cabai rawit. Meski minyak goreng sebelumnya sempat mengalami deflasi, harganya saat ini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kembali menunjukkan tren inflasi khususnya wilayah pulau Jawa.

Lebih lanjut, Tomsi Tohir juga menghimbau Pemerintah Daerah untuk segera berkoordinasi dengan pihak bulog di wilayah masing-masing dalam pelaksanaan operasi pasar beras SPHP yaitu target kurang lebih 200.000 ton per bulan yang belum tercapai dan segera pemerintah daerah menyiapkan bantuan yang relevan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.