Ini Tanggapan Wagub atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap APBD Perubahan 2023

PALANGKARAYA  – Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, memberikan pidato tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin (21/08/2023) siang.

Tanggapan pada Rapat Paripurna adalah respon atau pandangan dari berbagai fraksi terhadap pemandangan umum yang disampaikan dalam rapat. Fraksi-fraksi akan memberikan penjelasan mengenai pendapat dan sikap dalam menanggapi isu-isu yang dibahas.

Pemandangan Fraksi adalah paparan pandangan umum suatu fraksi terkait isu-isu tertentu. Rapur kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Jimmy Carter

“Pertama-tama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan tanggapan terhadap saran masukan mengenai berkurangnya target pendapatan daerah, bahwa ada penyesuaian pendapatan, terutama pada Pendapatan Asli Daerah, sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan inflasi daerah yang mempengaruhi daya beli masyarakat,” Kata Edy.

Penurunan target pendapatan daerah sebenarnya tidak berdampak signifikan pada pelaksanaan program kegiatan yang sudah ada, karena pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan sumber pendapatan dari transfer pusat dan sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhubungan langsung dengan pendapatan daerah. Mereka akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD tersebut hingga akhir tahun anggaran 2023.

Tanggapan dari Fraksi Partai Golkar, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah. Faktor-faktor tersebut mencakup keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kekurangan sarana prasarana dan fasilitas pendukung, penerapan sistem informasi dan teknologi yang belum merata, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antar instansi.

“Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki strategi khusus untuk merealisasikan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023,”

“Strategi ini mencakup beberapa langkah, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta pengembangan kerjasama operasional,” ungkapnya.

Selanjutnya, dalam merespons pandangan dari Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengambil pendekatan holistik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya bergantung pada Belanja Modal, tetapi juga mengalokasikan dana untuk Belanja Operasi, termasuk program bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah melakukan upaya melalui fasilitasi bantuan dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan implementasi program bagi penyandang kesejahteraan sosial.

Berikutnya, menanggapi saran dan masukan dari Fraksi Partai NasDem terkait besaran silpa yang cukup, hal tersebut sudah melewati tahapan audit oleh BPK RI dan telah ditentukan penggunaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah belanja lain seperti belanja hibah.

“Dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON), anggaran telah dialokasikan untuk pelatihan atlet dalam tahap pra-PON. Program kegiatannya telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan perubahan tersebut sudah dimasukkan dalam APBD tahun ini,” tandasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap agar Fraksi-Fraksi DPRD dapat terus berkolaborasi dalam mengawal pelaksanaan anggaran.

Pemerintah mengundang pihak legislatif untuk bersama-sama mengawasi dan memantau proses pelaksanaan program kegiatan, serta memberikan kritik konstruktif jika terdapat kekeliruan yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal.

Tidak Lupa, ucapan terima kasih dan apresiasi atas masukan, saran, dan harapan dari seluruh Fraksi DPRD terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam proses pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.(Ngel)