BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Laporan terkait adanya dugaan pencemaran limbah oleh empat perusahaan tambang yakni PT. Multi Tambangjaya Utama (MUTU), PT. Wahana Agung Sejahtera (WAS), PT. Palopo Indah Raya (PIR) dan PT. Electra Global (EG) akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
PJ Bupati Barsel Deddy Winarwan mengatakan, dengan informasi tersebut pemkab akan menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Inspektur Kabupaten untuk melaksanakan pendalaman, dengan melakukan pengecekan ke lapangan serta berkoordinasi dengan Camat, Forkopimcam dan Kades setempat.
“Hasil dari pendalaman tersebut akan segera kita bahas dalam rapat di tingkat kabupaten dan akan mengundang pula pihak perusahaan, ” terang Deddy, Selasa (13/6/2023).
Hasil dari tindaklanjut ini nantinya menurut dia akan dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Kepala DLH Provinsi Kalteng.
“Kami akan meminta laporan terlebih dahulu dari Kadis LH pak untuk tindaklanjut nya, trims,” pungkasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (9/6/2023) masyarakat desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA) melaksanakan mediasi di Kantor Bupati Barsel.
Mereka menuntut agar empat perusahaan pertambangan yakni PT. Multi Tambangjaya Utama (MUTU), PT. Wahana Agung Sejahtera (WAS), PT. Palopo Indah Raya (PIR) dan PT. Electra Global (EG) bertanggungjawab kepada masyarakat setempat, akibat kerusakan alam dari aktivitas keempat perusahaan itu.
“Kami di sini berbicara masalah limbah dan pencemaran lingkungan yang kamu duga disebabkan oleh keempat perusahaan tambang batubara itu, kami sudah seringkali diajak mediasi tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” tegas kepala desa Muara Singan, Randi usai pelaksanaan pertemuan dan mediasi.
Dijelaskan Randi, sebelum adanya aktivitas pertambangan oleh keempat perusahaan tersebut, sungai Ayuh dan danau Tarusan kondisinya bersih dan merupakan sumber mata air utama yang dimanfaatkan masyarakat. Namun saat ini situasinya sangat memprihatinkan, keruh dan bahkan untuk mandi pun tidak bisa lagi digunakan.
Diungkapkan Randi, selain menyebabkan air keruh sehingga tidak layak konsumsi, pencemaran lingkungan ini juga diduga merupakan penyebab utama kerusakan hutan dan matinya pepohonan serta vegetasi lingkungan di sepanjang bantaran sungai Ayuh dan danau Tarusan.
“Hal itu dipicu oleh aktivitas empat perusahaan tambang batubara itu yang diduga telah mencemari aliran sungai dan danau, sehingga warga kami tidak bisa lagi memanfaatkan air dari sungai Ayuh dan danau Tarusan itu untuk keperluan sehari-hari mereka, karena airnya sudah tercemar akibat limbah dari perusahaan, ditambah lagi pepohonan di bantaran sungai banyak yang mati,” bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Edy Purwanto menerangkan, bahwa berdasarkan hasil mediasi itu, disepakati bahwa keempat perusahaan akan bertanggungjawab menyediakan sarana air bersih, berupa penampungan air serta pompa berkapasitas 1.200 liter, bagi setidaknya 160 Kepala Keluarga di 5 RT yang terdampak langsung pencemaran lingkungan di Muara Singan.
“Sebagai informasi, berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), air sungai Ayuh dan danau Tarusan masuk dalam kategori tidak layak dikonsumsi,” bebernya.
Setelah melalui mediasi yang sangat sulit dan alot, pihak perusahaan akhirnya mau memenuhi tuntutan warga, yang mana rencananya tuntutan itu akan direalisasikan dalam kurun waktu satu Minggu terhitung sejak mediasi dilaksanakan.
“Dengan adanya pertemuan ini, saya berharap agar pihak perusahaan memenuhi tuntutan warga itu, sehingga warga Muara Singan bisa memanfaatkan dan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi,” harap Edy.
Menurut Camat GBA, Yost Ellgoland, persoalan pencemaran lingkungan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah pernah berulang kali dilaksanakan mediasi antara masyarakat dan keempat perusahaan, yang terakhir adalah sekitar bulan September 2022 lalu di Balai Desa Muara Singan.
“Sebenarnya permasalahan ini sudah lama, terlebih lagi hasil uji laboratorium dari DLH kabupaten Barsel belum ada kejelasan, begitu juga dengan perjanjian perusahaan kepada warga desa yang akan membuatkan tandon air pun belum ada realisasinya sampai dengan saat ini,” ungkap Yost mengakhiri.(Sebastian)