Dewan Kritisi Terlambatnya Penyusunan Perbup SPPD dan TPP

Foto : H. Raden Sudarto

Beritakalteng.com, BUNTOK – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Raden Sudarto mengatakan bahwa keterlambatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan murni kelalaian instansi terkait.

Kritikan ini, dilontarkan langsung oleh pria yang akrab disapa H. Alex ini, saat ditemui awak media seusai pelaksanaan rapat Badan Musyawarah (Bamus) perihal penyusunan kegiatan dewan untuk bulan April 2021 di Kantor DPRD Barsel, Kamis (1/4/2021).

“Itu murni kelalaian instansi terkait untuk membuatnya (Perbup) itu!” tudingnya.

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini lagi, mengacu pada Perpres nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tentang SPPD dan TPP tahun 2021, semestinya Perbup ini sudah digodok untuk disusun sejak tahun 2020 kemaren.

“Karena Perpres Nomor 33 itu kan sudah jelas digunakan untuk tahun 2021, sementara mereka mulai membuat, merancangnya (Perbup) itu tahun 2021,” tukasnya.

Selain itu, ia juga menduga bahwa keterlambatan penyusunan Perbup dimaksud disebabkan oleh tidak adanya kerja tim dan tidak berfungsinya semua SDM yang ada di dalam sebuah instansi.

“Yang kedua, di dinas terkait itu kan, disana ada sekretarisnya, ada kabidnya yang membidangi. Tidak perlu harus ketua, kepala dinas (yang mengurus Perbup). Kabidnya atau sekretarisnya yang mengkoordinir untuk menyusun Perbup itu!” kritisi H. Alex.

Apalagi, berdasarkan dari yang ia pelajari dari Perpres nomor 33 tersebut, hanya ada empat poin saja yang mengalami perubahan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

“Karena Perbup itu hanya berubah empat kegiatan itu kan, kalau tidak salah lihat di Perpres itu. Yang pertama transport, yang kedua lumsum, saya lupa yang duanya itu. Hanya empat itu saja yang dirubah, yang lainnya tetap mengikuti seperti semula,” tegasnya.

Ia kemudian berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Saran kami kedepan, artinya jangan terulang seperti itulah! Kalau memang itu digunakan untuk tahun 2021, sebelum tahun 2021 harus diselesaikan. Sama seperti ADD, semua kepala desa itu mengeluh, karena keterlambatan masalah Perbup-nya juga,” sarannya.(Sebastian)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: