Dilema Penerapan SIPD Kendala Keterlambatan Penyusunan Perbup SPPD dan TPP

Foto : Akhmad Akmal

Beritakalteng.com, BUNTOK – Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kendala bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan, untuk segera melakukan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala BPKAD Barsel Akhmad Akmal, mengakui bahwa terjadinya keterlambatan penyusunan Perbup SPPD yg merujuk pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional itu, dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah penerapan SIPD, yang merupakan aplikasi baru dari Kemendagri.

“Nah memang kami akui dari BPKAD ada keterlambatan dalam menggodok Perbup SPPD yang sesuai dengan Perpres ini. Kondisi saat itu juga kita masih disibukan dengan SIPD, penganggaran dan lain sebagainya,” akuinya saat ditemui awak media di Kantornya, Selasa (30/3/2021).

“Perbup ini baru bisa kami susun pada awal tahun 2021,” tambah Akmal.

Diterangkannya lagi, dalam proses penyusunan Perbup, BPKAD juga meminta banyak masukan dari berbagai pihak berkaitan dengan permasalahan – permasalahan perjalanan dinas selama ini, termasuk menyangkut persoalan PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas.

“Sehingga apa yang menjadi kekurangan dalam Perbup sebelumnya, bisa diakomodir di Perbup terbaru ini. Ini yang kemaren membuat kami sangat-sangat memerlukan waktu,” jelasnya.

“Kami baru bisa menyelesaikan di Februari. Sudah disampaikan ke biro hukum untuk fasilitasi itu pada awal Maret dan Jumat tanggal 19 Maret sudah mendapat jawaban dari biro hukum. Insya Allah Perbup itu hari ini ditetapkannya,” terang Akmal lagi.

Sementara itu, terkait dengan persoalan keterlambatan penyusunan Perbup TPP atau yang dikenal selama ini dengan sebutan Tamsil, yang masih berbasis golongan dan eselon.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, diatur bahwa TPP bagi ASN adalah mengacu pada beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas dan pertimbangan objektif lainnya.

“Artinya kalau sudah berbasis kelas jabatan ini, merujuk pada kinerja. Kinerjanya baik, mungkin dapatnya akan berbeda dengan orang yang tidak berkinerja baik,” terangnya.

“Petunjuk dari Mendagri ini juga kan, belum sepenuhnya dipahami oleh pihak terkait. Sehingga kesulitan dalam mengimpelentasikannya. Semua daerah pada waktu itu, sedang fokus untuk penyelesaian pembahasan anggaran, dengan menggunakan SIPD. Suatu aplikasi baru, yg disosialisasikan dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Hingga saat ini, proses penyusunan Perbup sedang berjalan dan dalam tahap pematangan.

“Sampai sekarang sudah tiga kali revisi oleh bagian hukum, nanti kalau sudah matang di sini, segera akan kita ajukan ke biro hukum provinsi,” janjinya.

Namun, dikatakan oleh Akmal, karena keterlambatan tersebut, pihaknya berupaya agar penyusunan Perbup TPP tetap berbasis kelas jabatan, akan tetapi tidak mengurangi nilai keuangan yang akan diterima oleh masing-masing pegawai di daerah.

“Tetap berbasis kelas jabatan, tetapi nilai rupiahnya tidak mengurangi hak PNS seperti yang diterima sebelumnya yang berbasis golongan dan eselon tersebut,” ucapnya.

“Kita berusaha seperti itu, supaya pada tahun 2021 ini, PNS tidak dirugiankanlah ibaratnya itu,” imbuhnya lagi.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa pihaknya berusaha di tahun 2022 mendatang TPP berbasis kelas jabatan ini akan benar-benar mulai diterapkan.

“Harapannya di 2022 kita itu pull berbasis kinerja. Artinya kita boleh sama golongan, boleh sama jabatan, tapi kinerja mungkin beda, hasilnya pun akan beda nanti yang diterima,” tukasnya.

Dijelaskan Akmal, kinerja pegawai ini nantinya akan dinilai melalui sistem E-Kinerja yang sudah disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barsel.

Selain itu, diakui oleh Akmal lagi, ada kekeliruan dalam pemahaman pihaknya terhadap persetujuan oleh Mendagri atas TPP tersebut.

“Kita kira kalau sudah kita entry dalam SIPD, karena ini anggarannya ada di DPA kita, persetujuan itu otomatis. Tapi ternyata persetujuan itu tidak otomatis, harus ada lagi yang kita isi. Persetujuan ini baru kita terima pada akhir Maret,” bebernya.

“Ada juga informasi dari daerah lain, sudah dapat persetujuan tapi belum cair. Kenapa persetujuan ini sudah diterima tapi kok belum juga cair? Ternyata ada lagi yang harus diinput, Perbupnya harus disesuaikan dan sebagainya. Nah ini yang sedang kita jalankan prosesnya,” rincinya lagi.

“Ada lagi aplikasi yang diisi, yaitu SIMONA. Setiap jabatan yang ada harus diisi dalam aplikasi tersebut. Misalkan ada 3.000 pegawai, ya harus semuanya diisi, belum lagi E-kinerja itu. Ya kita ini mencari jalan tengah sementara dengan kondisi yang belum lengkap, dapat persetujuan, (penyusunan) Perbup tetap berjalan,” pungkasnya.
(Sebastian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: