beritakalteng.com – SAMPIT – Keberadaan proyek sistem tahun jamak atau multiyears selalu saja menyedot keuangan daerah yang sangat besar. Dimana tiap tahunnya, daerah harus menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk kegiatan proyek tersebut.
Akibatnya, sejumlah kegiatan fisik yang semestinya untuk pemerataan pembangunan harus terabaikan, akibat ninimnya keuangan daerah.
Karenanya, Wakil Ketua DPRD Kotim, H Rudianur meminta agar pemkab tidak lagi memprogramnya kegiatan tahun jamak tersebut.
“Kami akui bahwa proyek multiyears ini kalau dilihat memang membuat stagnan pembangunan, karena anggaran banyak diarahkan untuk program tersebut,” ujarnya.
Disebutkan Politisi Partai Golkar tersebut, hampir 10 tahun terakhir ini pembangunan sudah banyak diprogramkan melalui sistem tahun jamak.
Dia melanjutkan, setiap tahun anggaran daerah dibebankan membayarnya. Padahal sebenarnya sistem tahun jamak ini dipergunakan untuk mensiasati kegiatan besar, namun pemerintah kabupaten tidak memiliki anggaran yang cukup.
Di satu sisi, program itu memiliki urgensi sangat mendesak. Maka, formulasinya adalah melalui pembiayaan tahun jamak.
“Kalau programnya tidak mendesak, saya kira tidak perlu lagi kita laksanakan secara jamak, cukup regular saja. Lain halnya seperti jembatan besar yang progress pelaksanaanya perlu bertahun-tahun itu memang harus multiyears,” terangnya.
Dampak negatif lainnya, semenjak program tahun jamak ini dilaksanakan, kontraktor lokal pun merintih. Bahkan ada yang tidak bisa membayar pajak perusahaan karena tidak ada pekerjaan yang dikerjakan mereka di setiap tahun anggarannya. (arl)