Tetapkan Langkah Strategis, Pemprov Kalteng Sosialisasikan Permendagri 64 Tahun 2020

FOTO : kegiatan sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng.(Ist)

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Upaya menetapkan langkah strategis, serta meningkatkan kerja sama dan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah khsusnya pada pengelolaan keuangan, serta peningkatan perekonomian daerah.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2020.

Atas perihal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H. Fahrizal Fitri melaksanakan kegiatan sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2020. 

“Pada pertemuan ini, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama, dan membangun komitmen bersama, untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diawali dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Fahrizal, di Aula Jayang Tingang (AJT), Jumat (28/8/2020).

Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik dilaksanakannya Sosialisasi Permendagri No. 64 Tahun 2020 ini.

Lebih lanjut, Sekda Kalteng juga mengatakan, Pedoman penyusunan APBD yang setiap tahun ditetapkan Pemerintah Pusat, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah kebijakan yang harus ditetapkan di setiap daerah secara Nasional.

Penganggaran Pemerintah Daerah harus menunjang program-program yang menjadi target Pemerintah Pusat, sehingga terdapat sinkronisasi program dan rencana kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terlebih khususnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Pihaknya juga menekankan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, penyusunan APBD TA 2021 Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19.

Yakni, dengan memprioritaskan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial, sebagaimana adanya arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan adanya penganggaran di APBD tentang penanganan Covid-19 secara sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya akan membuat gerakan yang masif, sehingga harapannya pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir di Indonesia.

“penyusunan APBD tahun 2020, juga harus fokus pada program pemulihan ekonomi, baik daerah maupun nasional,” paparnya.(A2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: