BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Adanya ditemukan beberapa item pergeseran anggaran yang tidak terentri oleh operator, menuai kritikan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ir. HM. Farid Yusran.
Kritik tersebut dilontarkan oleh Ketua DPC PDIP tersebut, saat pelaksanaan rapat pembahasan pergeseran anggaran di tiga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), antara badan anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD setempat, Senin (8/6/2020).
Menurut Farid, kesalahan entri semacam ini semestinya tidak perlu terjadi, apabila para operator bekerja secara profesional. Sebab sangat rawan menimbulkan masalah dalam penyusunan anggaran, serta bisa berakibat buruk pada pembangunan.
Hal ini, disampaikannya mengingat terungkapnya fakta berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama TAPD menyangkut pergeseran anggaran di tiga dinas, bahwa ada dua dinas yang laporan anggarannya kurang, sebab ada data yang tidak terinput oleh operator.
Diungkapkan Farid, dana yang kelupaan diinput atau tidak terentri oleh operator, adalah Dana Insentif Daerah (DID) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) sebesar Rp 1,5 miliar dan di Dinas Pendidikan (Disdik).
“Seperti di Disperindagkop, kita dalami tadi, ternyata ada dana DID yang belum terentri mereka, kan lucu itu. Dana yang belum terentri itu sebesar Rp 1,5 miliar, jadi dikosongkan saja tadi,” bebernya.
Kecerobohan itu, dibeberkannya menimbulkan banyaknya kekacauan terhadap administrasi keuangan daerah, dan bahkan ada yang berakibat menggagalkan proses lelang proyek pembangunan daerah.
“Petugas entri ini, sangat lalai dan sangat ceroboh, sehingga mengakibatkan banyak hal yang aneh-aneh muncul. Seperti tidak bisa dilelang (proyek), seperti Disdik tadi kan, kemudian tertinggal entri untuk pembiayaan sembako murah,” ungkap Farid menyesalkan.(Sebastian)