BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tengah mewabah di wilayah Indonesia, terutama pula di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, berdampak pada berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan, salah satunya dengan merealokasi atau refocusing anggaran proyek pemerintah, secara tidak langsung, terjadi perubahan rencana pembangunan fisik dan non fisik, dari yang direncanakan semula yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dimana, dalam penanganan pandemi COVID-19, realokasi atau refocusing anggaran bertujuan untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi daerah, serta mengurangi beban hidup masyarakat pada masa pandemi ini.
Hal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng, Rihando melalui Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Yudo Herlambang mengungkapkan, pengaruhnya cukup besar.
“Kami menghitung, pada Triwulan II 2020, dengan kondisi ini, ekonomi Kalteng, akan tumbuh pada kisaran ± 0,1 hingga 0,5 persen,” Ucap Yudo, saat dikonfirmasi BeritaKalteng.com, melalui pesan whatsapp pribadinya, Kamis (14/5/2020).
Lanjutnya, adanya kondisi tersebut, pihaknya menyarankan, agar pemerintah daerah, dapat melakukan mitigasi dampak yang besar atas Pandemi COVID-19 ini.
Termasuk di Provinsi Kalteng, anggaran-anggaran yang semula untuk proyek-proyek fisik dan non fisik, kini dialihkan dan difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang tengah mewabah di wilayah ini.
Realokasi anggaran proyek pemerintah, berdampak pada perilaku swasta, yang lebih ‘wait and see’, dalam menjalankan proyeknya, di tengah ketidakpastian kondisi usaha, dampak mulai merebaknya COVID-19, ini menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan LU ini.
Dirinya juga menilai, saat ini pemerintah merasa sangat sedih dan sangat dilematis, mana yang lebih dikedepankan, ekonomikah atau kesehatan?.
Resiko terbesar yang diproyeksikan Kpw BI Kalteng, dengan adanya kondisi ini ialah, Terang Yudo, saat ini permintaan relatif turun, sangat dalam yang dibarengi dengan PHK, ataupun kebijakan unpaid leave, oleh sejumlah sektor.
“Ya benar pak, saya terus terang belum pernah baca metode yang tepat mengatasi kondisi seperti ini. Tidak ada yang benar atau salah, dalam pengambilan kebijakan, asalkan itu pro pada rakyat, tapi tetap harus memperhitungkan risiko yang akan timbul dikemudian harinya,” Timpalnya.
Sehingga pemda perlu mempersiapkan ketahanan pangan daerah, melakukan koordinasi ketahanan pangan, antar daerah produsen untuk mencukupi kebutuhan dasar/pokok masyarakat yang terjangkau dan tetap sasaran
Selain itu, Ia juga mengatakan, pelemahan ekonomi serta pengaruh meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, termasuk pula jaminan ketersediaan bahan pokok, serta menunjang kelancaran distribusi bahan pokok perlu dilakukan.
“Namun demikian, kita perlu mempersiapkan ketahanan pangan kita. Koordinasi ketahanan pangan antar daerah produsen juga perlu dilakukan. Selain itu kita juga berharap program pemerintah, mengenai bioenergi (B20,B30, B40 dan lain-lain) dapat tetap berlanjut, sehingga dapat mempertahankan permintaan produk CPO Kalteng,” Jelasnya.
Kata Yudo, ketika pemerintah daerah dapat mempersiapkan ketahanan pangan, maka harapannya kebutuhan dasar/pokok masyarakat dapat terpenuhi dan terjangkau. Koordinasi ketahanan pangan antar daerah produsen untuk mencukupi kebutuhan dasar/pokok masyarakat yang terjangkau dan tetap sasaran.
“Kami berharap, pada Triwulan III dan IV 2020 akan terakselerasi dan pandemi COVID-19 sudah bisa mereda, kondisi akan lebih baik dibandingkan 2 Triwulan sebelumnya, meskipun pertumbuhan ekonomi 2020 nanti pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2019 lalu,” Tutupnya.(YS/a2)