Ratusan Mahasiswa Minta RUU Omnibus Law Tidak Disahkan

Foto : Ratusan Mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kalteng, kamis (12/3) siang tadi

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Ratusan mahasiswa yang tergabung kedalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Palangka Raya (KBM UPR) menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, didepan gedung milik rakyat DPRD Kalteng, Kamis (12/03) siang ini.

Dalam orasi yang disampaikan Evapras Meihaga yang juga menjabat sebagai Presiden BEM UPR menyampaikan bahwa pihaknya mewakili aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah, secara tegas menyatakan sikap penolakan, atas adanya RUU Omnibus Law.

Pihaknya meminta kepada DPR RI melalui anggota dewan di daerah, agar RUU Omnibus Law untuk tidak disahkan. Sebab, aturan tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, namun justru dinilai lebih banyak mengakomodir kepentingan para investor.

“Kami mahasiswa Kalteng, dengan ini menyatakan sikap tegas, menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan sekaligus meminta agar aspirasi ini dapat diteruskan ke DPR RI, yang bercokol di senayan, untuk tidak mengesahkan RUU tersebut,” Ucap Haga sapaan akrabnya ini.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, 4 (empat) anggota DPRD Kalteng, yakni diantaranya Yohannes Freddy Ering, Mariani Sabran, Hj Irawaty serta didampingi pula oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Tantan menemui ratusan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

Mewakili anggota dewan provinsi, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menyampaikan kepada para peserta aksi bahwa pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa, yang tergabung kedalam KBM UPR.

“Aspirasi adik-adik, sebagaimana tupoksi kami, tentunya akan menerima aspirasi adik-adik mahasiswa. Saya juga dulu pernah menjadi mahasiswa, tentunya sangat memahami betul akan aspirasi yang disampaikan pada hari ini,” Ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini.

Sebagai wakil rakyat sambung Freddy mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendengarkan dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, aspirasi yang disampaikan saat ini, akan segera disampaikan kembali ke Pemerintah Pusat, karena pembuatan RUU bukan kewenangan DPRD provinsi, melainkan itu merupakan kewenangan DPR-RI dan Pemerintah Pusat.

Untuk diketahui, saat ini Draft RUU Omnimbus Law cipta kerja sendiri telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada DPR-RI, dimana RUU ini merupakan usulan Presiden RI Joko Widodo dalam masa Pemerintahan keduanya.

RUU Omnimbus Law cipta kerja, menggabungkan sebanyak 79 Undang-Undang untuk merampingkan perundang-undangan, bahkan hal ini diklaim dapat menarik investasi asing, mengingat kemudahan akses yang diberikan untuk berinvestasi diwilayah Indonesia.

Kendati demikian, RUU Omnimbus Law banyak mendapat penolakan dari pihak masyarakat terutama dari serikat buruh, mengingat mudahnya tenaga asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia.(YS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: