Komisi II DPRD Kalteng Sepakat Persoalan Warga Kotim Dikembalikan Ke Daerah

Foto : Kegiatan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kalteng dengan Warga Kotim, senin (10/2) siang tadi. 

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Sejumlah perwakilan warga desa bagendang kecamatan mentaya hilir utara Kabupaten Kotim (Kotim) akhirnya bekesempatan bertemu langsung dengan legislator Provinsi Kalteng untuk menyampaikan pendapat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), senin (10/2) di Palangka Raya.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon yang juga sebagai pimpinan RDP ketika itu menyampaikan, warga mendapatkan Ijin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pusat sejak tahun 2016 perihal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 3.500 ha lebih.

“Program warga intinya diperuntukan untuk menanam sengon. Tetapi di luas lahan 3.500 ha lebih itu sudah ada tanaman sawit sehingga adanya MoU antara Perusahaan dengan warga untuk mengerjakan bersama-sama dengan hasil akan dibagi 70 persen kerusahaan dan 30 persen ke gabungan kelompok tani” kata Lohing Simon.

Dari pembagian hasil 30 persen dari pihak perusahaan tersebut, lanjutnya yang rencananya akan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani untuk mengelola lahan sengon.  Namun berjalan waktu, warga mengaku belum mendapatkan realisasi dari hal tersebut.

“Disayangkan pihak perusahaan tidak hadir dalam rapat. Intinya warga tidak merasa puas dan meminta perusahaan transfaran. Pemerintah Kabupaten Kotim menyampaikan ke kita, belum dilaksanakan mediasi secara formal” jelasnya menambahkan.

Berdasarkan hasil dalam rapat yang dihadiri seluruh Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Pemerintah Provinsi Kalteng, Pemerintah Kabupaten Kotim, dan DPRD Kotim ini. bersepakat, persoalan ini akan dikembalikan dan diteruskan ditingkat Kabupaten.

“Kita sepakat persoalan ini diselesaikan ditingkat Kabupaten. Dan kita mendorong agar persoalan ini bisa diselesaikan. Kita siap hadir apabila kita diperlukan untuk memberikan pikiran” tegasnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Kotim Dra Rinie sepakat persoalan yang disampaikan warga dapat diselesaikan ditingkat kabupaten terlebih dahulu.

“Kita sepakat persoalan ini dimediasi di Kotim. Antara perusahaan dan warga gabungan kelompok tani kita akan panggil bersama, jadi tidak sepihak saja.” kata Rinie.

Dirinya berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Apa yang diharapkan petani kepada perusahaan bisa diselesaikan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kotim, Hj. Darmawati bahwa pihaknya akan melakukan RDP dan memanggil pihak-pihak terkait baik perusahaan maupun tiga kelompok tani.

“Secepatnya persoalan ini akan segera kita tidaklanjuti.” kata politisi partai Golkar ini.

Disamping itu, Salah satu warga Agus Pribadi ketika diwawancarai awak media menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalteng, Pemerintah Provinsi, DPRD Kotim, dan Pemerintah Kotim. pihaknya bersepakat persoalan ini diselesaikan ditingkat Kabupaten dan bisa terselesaikan.

“Salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini, dalam konteks ketidak transparan dana bagi hasil dari pihak perusahaan. Sementara  ini Gabungan Kelompok Tani hanya berdasarkan upah sampai dengan saat ini.” kata Agus.

Berkenaan dengan peruntukan SK sendiri sampai dengan saat ini pihak Gabungan Kelompok Tani Ramban Jaya, Hapakat Permai dan Buding Jaya sudah mengelola sengon seluas 100 ha lebih sejak tahun 2018 awal lalu. Dari hasil pengolaam sengon inilah yang dijukan petani keperusahan sebagai upah kerja.(Aa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: