Duwel : Anggaran 30 Sampai 40 Persen Jika Ingin Pendidikan Kalteng Maju

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Dengan anggaran Rp.1,4 Triliun lebih atau sekitar 28 persen yang disediakan Pemerintah Provinsi Kalteng dari dana APBD masih belum berdampak signifikan terhadap peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Duwel Rawing, anggaran yang disediakan hanya untuk membayar gaji dan bantuan operasional sekolah (BOS).

“setidaknya anggaran yang harus dipersiapkan diatas 30 sampai 40 persen Jika ingin pendidikan di Kalteng semakin baik dan maju. Dibawah dari pada itu, pendidikan Kalteng hanya seperti itu-itu saja” kata Duwel, Rabu (6/11) di ruang Komisi III DPRD Kalteng.

Dirinya menilai 28 persen anggaran APBD Kalteng yang dialokasikan untuk pendidikan hanya lebih kepada memenuhi syarat perundang-undangan minimal 20 persen, dan tidak berdampak apa-apa terhadap kemajuan sektor pendidikan.

Lanjutnya, apabila Pemerintah hanya memikirkan membuka keterisolasian dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan, tapi tidak mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), dimungkinkan  akan berdampak mempercepat hancurnya masyarakat yang ada di Kalteng.

“Sekalipun infrastruktur baik, tapi tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, ya sama saja. Yang terjadi justru infrastruktur itu lebih dimanfaatkan orang luar dengan segudang pengalaman dan pendidikannya jauh lebih baik,” kata Duwel.

Dia mengakui bahwa mempercepat kemajuan pembangunan infrastruktur dan membuka keterisolasian di Kalteng sangat perlu diperhatikan. Hanya, harus diiringi dengan peningkatan SDM, yakni dengan meningkatkan sarana dan prasarana mengajar di seluruh sekolah yang ada di provinsi ini.

“Jangan hanya membuka keterisolasian tapi SDM tidak siap. Itu jauh lebih berbahaya dampaknya bagi Kalteng dikemudian hari,” kata dia.

Duwel mengaku sering merasa sedih melihat kondisi sekolah yang ada di provinsi ini. Sampai sekarang masih ada sekolah yang kekurangan guru, tidak memiliki ruang praktek, sarana dan prasarananya masih sangat minim, dan lain sebagainya.

Dia mengatakan masyarakat di sejumlah desa di provinsi ini ada yang sampai menyediakan lahan untuk dijadikan sekolah. Tapi, pemerintah tidak bisa menyediakan dana untuk membangun gedung sekolah dan prasarana lainnya.

“Ada lagi sekolah menegah kejuruan (SMK), tapi tidak punya tempat praktek. SMK seperti apa itu. Hasil apa yang ingin dicapai jika tempat praktek saja tidak ada di sekolah itu. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan.” tutupnya (Aa)