Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Salah satu upaya mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab, berkeadilan dan memiliki mutu yang terjamin, efektif dan efisiensi. Baik dalam proses akademik, maupun pelaporan keuangan dan juga memiliki indepedensi yang tinggi.
Maka, Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ‘Mengawal Terwujudnya Universitas Palangka Raya Menuju Good University Governance’, yang diselenggarakan di aula Rahan, gedung rektorat UPR, Selasa (02/07) pagi ini.
Dalam sambutannya, Rektor UPR Dr Andrie Elia Embang SE MSi yang diwakili Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr H Suriansyah Murhaini SH MH mengatakan, kesemuanya ini dituntut untuk dapat diterjemahkan oleh perguruan tinggi, dalam aktivitasnya menjalankan mandat dan kebijakan strategisnya, dan juga manajemen pengelolaannya sampai pada bagian atau unit didalamnya.
Perguruan tinggi secara kontinu, memastikan bahwa mekanisme ‘cek and balance’ untuk menghindari konflik kepentingan berjalan dengan baik, perguruan tinggi juga memberi keyakinan bahwa kejelasan misi dan tujuan perguruan tinggi, sejalan dengan mandat pemerintah dan harapan para stakeholder.
“Lebih spesifik lagi, ‘Good University Governance’ berbicara pada tataran bagaimana perguruan tinggi mengimplementasi sistem akuntasi dan mengelola sistem keuangan secara transparan dan akuntabel,” ucap Dr H Suriansyah Murhaini SH MH dalam sambutan yang disampaikannya.
Lanjutnya, UPR sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang tertua di Kalteng, dan juga sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi secara nasional, tidak terlepas dari tanggungjawab untuk mengarah pada tujuan perguruan tinggi, dengan tata kelola yang baik yangmana tujuan akhirnya tercermin, dari suksesnya UPR menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing.
Sekretaris Forum Pengawas Internal Perguruan Tinggi, yang juga sebagai pemateri dalam kegiatan ini, Taufik Kurrohman mengatakan, melalui bimtek yang dilaksanakan selama 3 hari ini, tujuannya agar mendorong terwujudnya ‘Good University Governance’ di UPR.
Mengingat, banyaknya kejadian-kejadian terkait dengan apapun itu, baik yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan, Inspektorat Jenderal juga, yang sebenarnya bermuara oleh ketidaktahuan. Dalam hal ini, ketidaktahuan dalam mengelola keuangan, baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Untuk konteks UPR, ini kan bersumber dari dana APBN. Nah, kaitannya dengan itu, maka kita akan memberitahukan, bagaimana sih sebenarnya cara mengelola keuangan dengan baik dan benar, agar dapat terhindar dari namanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.”
“Yangmana, ekspetasinya nanti UPR, dapat benar-benar menjalankan sebagai universitas yang baik, dalam hal pengelolaan keuangan, yang harapannya agar dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan bisa lebih clear lagi,” terang Taufik Kurrohman saat dibincangi redaksi BeritaKalteng.com.
Kembali dijelaskannya, hal yang patut diperhatikan, dalam pengelolaan keuangan, yang bersumber dari dana APBN, yakni berkaitan dengan SOP yang sudah exiting, apakah ada?.
“Sebenarnya, itu sudah diatur dari sananya, baik itu dari Kementrian Keuangan atau Kementrian Teknis, yang semuanya sudah ada. Namun, masalahnya itu kadang kala, dari unit kerja atau satuan kerjanya, itu tidak mengerti,” ucapnya.
Yang kedua, Ia menjelaskan, meskipun SOP itu sudah ada, namun tidak dilaksanakan. Kenapa mereka tidak melaksnakan itu?. Karena, tidak ada yang mengontrol. Selama ini, yang mengontrol biasanya itu reguler, yakni dari Inspektorat Jenderal.
Dan, mereka tidak bisa mengontrol ‘on going proces’, dan pengontrolan hanya dilakukan setahun sekali atau dua tahun sekali. Yang notabene, itu semuanya sudah prepare atau sudah disiapin.
“Sehingga, seolah-olah baik, padahal mungkin bisa jadi, di beberapa universitas itu, sebetulnya banyak kelemahan-kelemahan gitu ya. Tapi, dengan adanya SPI (sistem penjamin internal), yang hari-hari ikut melekat prosesnya, itu akan menjadi semakin baik,” ujarnya menjelaskan.
Ditambahkannya, dalam hal pengelolaan keuangan itu sebenarnya bermula dari perencanaan. Kalau perencanaannya baik, maka pengelolaannya akan semakin mudah dan akan lebih baik lagi.
“Kebanyakan yang terjadi, perencanaan itu tidak bagus, dimana mereka hanya merencanakan sebatas formalitas. Hanya, eksekusi nya untuk pelaksanaannya, mereka kurang baik, yang penting dana habis dan yang penting dana terserap, namun tidak ada output yang jelas,” Imbuhnya.
Maka dari itu, Dirinya menuturkan, nanti melalui bimtek ini, akan dibekali bimbingan, mulai dari perencanaan, kemudian ‘runing’ sampai ke ‘reporting’ (laporan), bagaimana cara yang baik dan yang benar. Termasuk, pada monitoring dan evaluasinya, dan ini lah peran dari SPI.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan bimtek ini diikuti oleh 57 orang peserta, yang berasal dari Bendahara, Kabag Pengelola Aset, Auditor dan Tenaga Pengajar yang berasal dari lingkungan akademisi UPR.(YS)