Revitalisasi SMK Dibutuhkan Perlakuan Khusus Pemerintah Pusat

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Sebagaimana adanya Instruksi Pemerintah (Inpres) No 09 Tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia. Revitalisasi SMK tidak hanya dilakukan di pulau Jawa, tapi juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang saat ini sedang berjalan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng, Dr H Slamet Winaryo MSi melalui Kepala Bidang Pembinaan SMK Dr Noor Halim SPd MPd menyampaikan, berkaitan dengan Inpres No 09 Tahun 2016, yakni revitalisasi SMK di Kalteng, sudah dilaksanakan di 93 SMK se Kalteng.

Kendati, masih ada beberapa kendala, yang saat ini ditemui di lapangan, diantaranya ketersediaan tenaga pendidik, minimnya sarana prasarana (sapras) dan belum diperbaharui, termasuk pula ruang praktik siswa didik yang masih kurang, serta ‘mind side’ anak didik. Meskipun demikian, Revitalisasi SMK di wilayah Kalteng tetap dapat berjalan, dengan keterbatasannya.

Dr Noor Halim juga menjelaskan, secara faktual guru-guru yang produktif, saat ini semakin hari semakin berkurang. Sebabnya, ada beberapa guru yang harus pensiun dan mengakhiri masa pengabdiannya (pensiun). Sementara, pengangkatan guru untuk SMK relatif hampir tidak ada.

“Makanya, pak Kadis Disdik Kalteng Dr H Slamet Winaryo MSi, melalui Bapak Gubernur H Sugianto Sabran, meminta adanya tambahan tenaga pendidik, yang khususnya di satuan pendidikan SMK. Yangmana, untuk mengatasi masalah itu, diantaranya dengan mulai banyak mengangkat tenaga honor (kontrak), tetutama mereka yang berlatar belakang bidang pendidikan, guna ‘memback up’ tugas kita, Ini sebagai langkah jangka pendeknya.”

“Untuk jangka panjangnya tetap kita mengharapkan, adanya pengangkatan secara nyata oleh pemerintah. Khususnya tenaga pendidikan di SMK. Sedangkan, untuk jangka menengahnya kita mengusulkan kepada bapak gubernur, yakni sebagai bagian dari revitalisasi dengan langkah-langkah mempersiapkan guru-gurunya, yakni menyekolahkan warga Kalteng, yang berprestasi agar dapat memiliki kompetensi dan memiliki kemauan, untuk mengajar di SMK. Dengan asumsi, orang yang berasal dari daerah, setelah disekolahkan dapat kembali lagi mengajar didaerahnya masing-masing,” terang Dr Noor Halim, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/06) pagi ini.

Lanjut Noor Halim mengutarakan, terkait sapras di SMK yang saat ini masih kurang, dan belum diperbaharui. “Saat ini, alat peraga sudah ada, namun relatif ketinggalan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan peremajaan, terutama pada alat-alat peraga, yang sekiranya dapat disesuaikan dengan kondisi terkini di dunia industri. Harapannya, anak didik yang menjadi lulusan kita, dapat sesuai dengan standar perusahaan saat ini,” ucapnya.

Dia mengatakan, berkenaan dengan peralatan peraga, sudah disampaikan ke Kemendikbud RI. Dan, bantuan alat peraga memang sudah diberikan ke sekolah-sekolah, namun itu harus dilakukan secara bergilir.

Menjadi kendala juga, mengenai bantuan yang diberikan kepada sekolah-sekolah, yakni adanya batasan minimal siswa didik dari sekolah-sekolah, yang menerima bantuan alat peraga, yakni minimalnya harus 108 per sekolahnya. Dan apabila kurang dari itu, maka otomatis tidak akan menjadi prioritas diberikan bantuan.

“Berkenaan dengan hal itu, makanya kemarin kita juga ada komunikasi dengan pak Direktur, agar di Kalteng, bisa mendapat suatu perlakuan khusus. Karena apa?, karena kita sedang memfokuskan pada perluasan, terutama sekolah-sekolah yang berada di kawasan pesisir dan di pelosok (pedalaman). Sehingga apa?, agar para anak didik kita dapat sentuhan dari semua pihak, terutama dari pak Direktur dan pak Mendikbud R. Ya aIhamdullilah itu sudah disetujui oleh Kemendikbud RI, agar Disdik Kalteng, dapat memberikan sebuah rekomendasi, sekolah-sekolah yang perlu mendapatkan bantuan alat peraga,” ungkapnya menerangkan.

Ditambahkannya, selain alat peraga yang perlu diperbaharui. Termasuk gedung penunjang, sebagai tempat ruang praktik siswa didik, yang menunjang proses belajar mengajar juga masih minim.

Disamping ada ruang kelas, proses belajar mengajar harus didukung pula, dengan ketersediaan ruang praktik siswa. Ini lah yang menjadi kendala, dalam hal sapras dan gedung praktik siswa.

Kemudian yang terakhir, Dirinya menambahkan, disamping yang telah disampaikan sebelumnya, yang tidak kalah penting lagi, adalah kurikulum yang harus disesuaikan dengan kondisi dunia usaha dan dunia industri.

“Sehingga inilah yang dimaksudkan dengan ‘link and match’. Artinya, harus ada kesesuaian antara kurikulum yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjangnya, dengan kondisi dunia industri sekarang ini,” pungkasnya.

Sebagai Informasi tambahan, saat ini Pemprov Kalteng di bawah kepemimpinan bapak H Sugianto Sabran, akan membuka dan mempersiapkan beberapa sekolah, terutama SMK yang memiliki jurusan, sesuai dengan kondisi industri atau dunia usaha saat ini.

Yangmana, diantaranya Jurusan Kemaritiman ada di SMK 3 Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian, saat ini sedang dipersiapkan Jurusan Pertambangan di SMK 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, dimana saat ini pembangunan fisiknya telah selesai, dan masih dilengkapi, dengan harapan tahun depan sudah mulai penerimaan siswa didik.

Di SMK 3 Kabupaten Kapuas juga akan dibuka Jurusan Pertanian, khususnya Perkebunan Kelapa Sawit. Dan, yang terakhir di SMK 3 Kota Palangka Raya, akan di buka Jurusan Pariwisata.

Harapannya, dengan adanya pembukaan jurusan yang disesuaikan dengan kondisi atau unggulan daerahnya, sekaligus dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal, yang memiliki kompetensi dan keahlian, pada bidang tertentu. Sehingga, kedepannya tenaga kerja lokal, dapat terserap di bursa kerja, serta siap bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar Kalteng. (YS)