SAMPIT, Gerakkalteng.com- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Sarjono SH menilai, sudah sewajarnya kinerja pemerintah daerah harus dilakukan evaluasi, terutama menyangkut masalah-masalah uang dinilai sangat urgen dan berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat banyak.
Dalam hal ini, menurutnya menyangkut masalah fisik inprastruktur, baik Jalan,masalah Pendidikan, maupun masalah kesehatan yang memang wajib menjadi pokok persoalan di Kotawaringin Timur hingga saat ini.
“Kegiatan yang tidak terlaksana bisa dijadikan evaluasi pada APBD murni 2019 nantinya, di Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD nantinya ini akan kami persoalkan untuk dijadikan bahan evaluasi nantinya, terutama masalah fisik, jalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan,” Ujarnya, Senin (1/10).
Selain itu menurutnya, ada item-item tertentu yang sebenarnya wajib di anggarkan dari APBD, yang mana sudah wajib bagi pemerintah untik merealisasikannya terutama berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi masyarakat pada umumnya.
Bahkan mnurutnya pemerintah daerah sudah terbantukan oleh pihak Desa di Kotim ini yang mana mendapatkan anggaran khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga beban pemerintaj daerah berkurang 50 persen dari asal.
“Menurut kita, hanya akses pertumbuhan desa-desa yang ada di Kotim ini saja yang menjadi perhatian kita semua, selebihnya desa sudah bisa mandiri, ada beberapa item yang sudah wajib jadi tanggungjawab pemerintah daerah ini untuk masyarakat,” Tutupnya.(So)