Wali Kota Ajak FPK Serap Aspirasi

BeritaKalteng, PALANGKA RAYA – Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Palangka Raya tidak hanya, sebagai perwujudan dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006, tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah. Namun, yang terpenting keberadaan FPK harus mampu memperkuat rasa kebersamaan dan harmonisasi masyarakat Kota Palangka Raya, baik latar belakang suku dan budaya yang beragam serta majemuk.

Ungkapan tersebut menjadi salah satu point penting disampaikan Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia, saat acara ramah tamah antara Wali Kota Palangka Raya dengan dewan pembina dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan, Kamis (14/12), di Ruang Peteng Karuhei (PK) II Kantor Wali Kota Palangka Raya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio, Kepala Kesabangpol Kota Palangka Raya, Januminro, para stap ahli Wali kota Palangka Raya, sejumlah kepala SOPD, pimpinan FKPD, camat serta para dewan pembina dan pengurus FPK Kota Palangka Raya.

Lebih lanjut Wali Kota Palangka Raya mengatakan, kehadiran FPK sangat tepat, selain harus mampu membangun pendekatan sosial, budaya, maupun ekonomi. Disisi lain FPK harus mampu terlibat langsung dalam mendukung pembangunan di Kota Palangka Raya.

“Banyak paradigma yang kita hadapi kedepan. Seperti menjelang Pilkada 2018. Lalu terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya pada khususnya dan Kalteng pada umumnya yang hingga kini terus didengungkan. Sejalan dengan itu FPK dapat menempatkan keberadaannya dengan menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat,”cetusnya.

Pun demikian, lanjut Riban, ada hal terpenting yang jangan sampai dilupakan ketika ingin berkontribusi bagi pembangunan, yaitu perlunya menyerap aspirasi dari para pendahulu yang lebih mengetahui situasi dan kondisi kedaerahan.

“Ya, sering-sering lah berkoordinasi membangun sinergi dengan para tokoh, sesepuh serta para tetua yang memang tahu persis arah pembangunan yang diharapkan. Jangan sampai hal tersebut diabaikan. Sebab, pembangunan yang dijalankan tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendahulu,”tambahnya.

Dirinya kata Riban berharap, hendaknya setiap program FPK yang dijalankan dapat sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang hidup damai dan rukun, harmonis serta berkesinambungan.

Sementara itu Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Andrie Elia Embang mengungkapkan, bahwa untuk menjalin sinergitas, maka diperlukan bentuk penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama dengan FPK.

“Tujuannya agar semakin terjalin sinergitas dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk di Kota Palangka Raya sebagaimana falsapah Huma Betang,”ucapnya.

FPK lanjut Andrie, akan terus menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaanm serta meningkatkan kesadaran pembauran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masayrakat, sehingga kian menumbuhkan, memantabkan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatauan. Terlebih kedepan kita dihadapkan dengan Pilkada maupun isu sentral lainnya, sehingga diperlukan kesepahaman yang sama,”paparnya.

Adapun dalam kegiatan itu juga diisi dengan arahan dari Dewan Pembina FPK Kota Palangka Raya, Lukas Tingkes yang menekankan pentingnya keberdaaan FPK dalam menjaga, melestarikan, serta mengimpelementasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Falsapah Huma Betang di masyarakat, khususnya di Kota Palangka Raya.

“Perjanjian Tumbang Anoi menjadi sejarah masa lampau, bahwa ada hukum yang mengikat tingginya menjunjung semangat keberagaman dan kemajemukan itu,”jelas tokoh Kalteng yang juga mantan Wali Kota Palangka Raya itu.(AF)