Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Rapat Paripurna beragenda jawaban Bupati Barito Timur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistio, Wakil Ketua I DPRD Mardianto, didampingi unsur pimpinan lainnya dan dihadiri Forkopimda serta pejabat daerah, termasuk Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku.
Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dalam rapat tersebut, Sekda Misnohartaku, yang mewakili Bupati Barito Timur M Yamin menyampaikan apresiasi kepada enam fraksi pendukung dewan yang telah memberikan masukan, saran, kritik.
Pemerintah menjelaskan bahwa berbagai pandangan umum fraksi yang memiliki subtansi serupa dijawab secara bersamaan, sementara masukan yang bersifat spesifik akan dibahas sesuai materi masing-masing. Adapun saran dan kritik yang konstruktif akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Terkait dengan dukungan dari fraksi Golkar dan PDIP, pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya yang sudah serta menyatakan sependapat mengenai perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sinergi dalam meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor. Kedua fraksi juga menyatakan menerima Raperda untuk segera dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Menanggapi Juru bicara Fraksi Gerindra, pemerintah telah sepakat untuk mengoptimalkan PAD, khususnya dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Kalteng dalam bentuk aset-aset non tunai guna meningkatkan dividen daerah. Kini, pemerintah komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara tepat waktu melalui inspektorat.
Fraksi Perindo, Sekda juga menjelaskan terkait realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 agar digunakan untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, Barat, serta tanggap darurat banjir di Kabupaten Barito Timur. Terkait Silpa tahun 2025, pemerintah ingin menyatakan sepakat agar pemanfaatannya diprioritaskan untuk pembangunan jalan poros desa, jembatan, beasiswa, pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Terakhir, masukan fraksi PKB maupun fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD), serta berkomitmen menindaklanjutinya pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026 sesuai mekanisme yang ada.
Mengakhiri pidatonya, Sekda menyampaikan pada prinsipnya keenam fraksi pendukung dewan sudah menerima dan menyepakati agar pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 segera dilanjutkan.
Pemerintah menyampaikan bahwa pembahasan yang bersifat teknis akan dilaksanakan lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim teknis lainnya.
“Atas segala saran, pendapat, harapan, dan kritik yang bersifat konstruktif demi kemajuan Kabupaten Barito Timur, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih setinggi-tingginya,” demikian. (ags)
BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah