BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Workshop Penyusunan Rencana Kontingensi Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Senin (25/8/2025), bertempat di Swiss-Belhotel Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, media massa, serta sejumlah organisasi kebencanaan.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari BNPB, Balai Wilayah Sungai III Kalimantan Selatan, BMKG, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan juga difasilitasi oleh Perkumpulan Lingkar sebagai mitra teknis penyusunan dokumen.
Ketua Panitia Penyelenggara, Indra Wiratama, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan rencana kontingensi diperlukan untuk menyiapkan pedoman terpadu dalam menghadapi potensi darurat banjir di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di sepanjang DAS Barito yang kerap mengalami peningkatan debit air pada musim penghujan.
Menurut Indra, dokumen rencana kontingensi merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
“Workshop ini bertujuan untuk menyiapkan landasan operasional, strategi, serta pedoman penanganan kondisi darurat banjir agar penanggulangan bencana nantinya dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris BPBD Provinsi, Noor Aswad, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menegaskan bahwa risiko bencana banjir di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, serta aktivitas manusia di daerah aliran sungai yang semakin intensif.
“Penyusunan rencana kontingensi ini sangat penting agar pada saat tanggap darurat semua pihak dapat bergerak cepat, terarah, dan saling bersinergi. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam proses penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga tahap pemulihan pasca bencana,” tutur Noor Aswad.
Ia menambahkan bahwa langkah mitigasi melalui penyusunan dokumen ini sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yang menekankan pada pengurangan risiko bencana sekaligus peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman hidrometeorologi.
“Kami berharap dokumen yang disusun ini berbasis data yang akurat, sehingga benar-benar dapat menjadi pedoman operasional ketika suatu kejadian bencana terjadi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan hasil lokakarya ini dapat menghasilkan dokumen rencana kontingensi yang dapat dijadikan referensi utama dalam penanganan banjir di empat kabupaten yang berada di wilayah DAS Barito.
“Upaya ini merupakan bagian dari program prioritas daerah untuk mewujudkan Kalteng Semakin Berkah,” pungkas Noor Aswad.
(tr)