BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, HM. Farid Yusran meminta kepada Dinas Perhubungan di daerah setempat supaya tidak sembarangan menerbitkan rekomendasi untuk permohonan perizinan terminal khusus (Tersus) dan kepelabuhanan.
Saran ini disampaikan oleh Farid kepada Dishub pada saat rapat perdana terkait masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barsel, Selasa (8/8/2023).
Menurut dia, semestinya izin Tersus diberikan kepada perusahaan – perusahaan yang memang memiliki kontrak kerja jangka panjang setidaknya 25 tahun atau lebih.
“Kita harus lihat, yang punya Tersus ini harusnya yang punya PKB2B, batubaranya dia punya stock-nya 20, 50 sampai 80 tahun,” contohkan Farid.
Untuk itu dia meminta kepada Dishub supaya lebih selektif dalam memberikan rekomendasi perizinan Tersus/pelabuhan kepada perusahaan – perusahaan yang hanyak memiliki kontrak jangka pendek.
Sebab dikhawatirkan Tersus tersebut nantinya dijadikan alat untuk mencari keuntungan bagi pemilik izin, dengan cara memaksa semua perusahaan besar untuk menyewa di pelabuhan mereka tersebut.
“Kalau dia stock batubaranya hanya KP saja yang tujuh tahun, delapan tahun habis, ngapain dia bikin pelabuhan? Pasti ada sesuatu di situ. Dia kuasai tanahnya, nanti orang terpaksa masuk (sewa) ke tempat dia, dicekek lah harga. Kan begitu kira-kira!” duga politisi PDI Perjuangan ini.
“Jadi menurut saya tolong selektif itu pemberian rekomendasinya, daripada nanti bermasalah. Karena (pelabuhan) ini padat modal, bukan padat karya yang bekerja itu cuma operator alat berat, paling tenaga administrasi, listrik dan lainnya itu tidak banyak. Jadi kalau untuk daerah tidak terlalu banyak manfaatnya,” tukasnya menambahkan.
Imbauan ini dia sampaikan kepada dinas, karena berkaitan dengan tata ruang di daerah.
“Karena kita kan hanya rekomendasi tuh, bukan izin. Dari kabupaten itu bukan izin, tapi hajya rekomendasi terkait dengan tata ruang, nanti izinnya dari kementerian,” imbuhnya.
“Jadi tolong ini jangan asal dikasih rekom. Kalau asal, malahan yang tidak punya KP nanti bikin juga pelabuhan. Nanti mabuk kita, kasihan orang-orang yang punya tambang batubara besar di sana,” pungkasnya.(Sebastian)