Palangka Raya – Permasalahan minyak goreng hingga kini masih belum terselesaikan. Tidak hanya di pusat, tetapi juga disetiap daerah. Karenanya, upaya menuntaskan permasalahan komoditas harian itu sangat diharapkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng disetiap pasaran.
Menurut Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto, pemerintah jangan sampai lalai memperbaiki tata kelola minyak goreng, sebagai upaya untuk menuntaskan persoalan tingginya harga komoditas tersebut sampai akarnya.
Meskipun sejauh ini pemerintah meluncurkan program BLT atau bantuan langsung tunai, dengan harapan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tapi terlepas dari itu pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah yang sebenarnya dari komoditas minyak goreng.
“Pastilah program BLT ini disambut baik dan dinanti masyarakat kecil karena akan membantu. Terlebih selain minyak goreng, harga-harga bahan kebutuhan pokok seperti gula daging, dan lain-lain juga sudah merambat naik,” tukas Sigit, Sabtu (16/4/2022).
Namun lagi-lagi kata pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Kalteng ini, pemerintah tidak boleh mengandalkan program jangka pendek yakni BLT itu sendiri, tetapi pemerintah wajib mempersiapkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang serta berkelanjutan.
“Intinya, pemerintah tetap harus fokus menyelesaikan akar masalah dari kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng. Ini jangan sampai berlarut-larut dan bersampak di kemudian hari,”tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menyalurkan BLT sebesar Rp. 300 ribu per orang kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Rencananya sebelum Hari Raya Idulfitri, BLT ini sudah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak secara tepat sasaran.
(Tri/sog)