Hasil Reses Dewan Dapil I Kotim Banyak Mendapat Keluhan Soal Bansos dari Warga

FOTO : Jajaran Anggota DPRD Kotim daerah pemilihan I Kecamatan MB Ketapang saat serap aspirasi masyarakat

Beritakalteng.com, SAMPIT – Giat reses jajaran anggota DPRD Kotawaringin dari daerah pemilihan I banyak mendapat keluhan soal bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19, baik berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Dalam hal ini Wakil Ketua II DPRD Kotim Muhammad Rudini Darwan Ali mengungkapkan, dari hasil reses yang di laksanakan selama tiga hari itu, ada banyak keluhan warga yang di sampaikan kepada pemerintahan desa mengenai bantuan sosial yang hingga saat ini masih belum di terima oleh masyarakat.

“Masyarakat menyampaikan sampai saat ini belum ada bantuan apapun yang diterima masyarakat selama pandemic Covid-19, baik itu bantuan langsung tunai (BLT) maupun sembako yang telah di janjikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten,”Jelas Rudini, Kamis (14/5/2020).

Bahkan menurutnya, dari 6 desa yang sudah di kunjungi baik Desa Telaga Baru, Palangsian, Bapeang, Bangkuang Makmur, Eka Bahurui, dan Desa Bapanggang Raya, secara keseluruhan masyarakat mempertanyakan bantuan dari pemerintah tersebut yang disampaikan melalui kepala desa.

“Dari 6 desa yang kami kunjungi ini sudah ada 4 desa yang telah siap dan melakukan validasi data bahkan finalisasi serta penetapan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan, namun yang menjadi catatan kami sampai sekarang bantuannya belum terealisasi,” timpalnya.

Selain itu dirinya bersama 10 Anggota DPRD diantaranya, Riskon Fabiansyah, Sutik ST, Ir.SP Lumban Gaol, M.Kurniawan, H.Suprianto, Ir Perdamean Gultom, Bima Santoso, Khozaini dan Modika Latifah Monawarah yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) I, ini mendesak agar pemerintah daerah bisa segera menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kami mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan bantuan tersebut baik itu yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” pungkasnya.(Dr/a2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *