BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Dua Raperda itu yaitu Raperda tentang Pariwisata dan Hak Disabilitas. Penandatanganan persetujuan kedua Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (13/10/2026) oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistio, bersama Wakil I dan II DPRD Kabupaten Barito Timur. Serta Sekertaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku mewakili Bupati Barito Timur, M. Yamin.
“Kedua Raperda ini telah rampung. Ini merupakan Raperda inisiatif teman-teman eksekutif,” ujar Nur Sulistio.
Dikatakan, sebelum penandatanganan l, DPRD bersama pihak eksekutif sudah melaksanakan rapat kerja untuk membahas subtansi kedua rancangan peraturan.
“Kita sudah melakukan rapat kerja pembahasan bersama dan kita wujudkan dalam berita acara persetujuan bersama yang tadi sudah kita tandatangani bersama,” kata Nur.
Selesai penandatanganan, DPRD akan menyerahkan berita acara persetujuan bersama kepada Pemkab Bartim untuk selanjutnya diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna mendapatkan register Peraturan Daerah (Perda).
“Setelah ini kami menyerahkan berita acara persetujuan bersama kepada Pemkab Barito Timur dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan register Peraturan Daerah,” jelasnya.
Menurutnya, kedua Raperda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan payung hukum untuk mendukung pembangunan daerah, khusus di sektor pariwisata serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.
Dirinya berharap, setelah melalui beberapa tahapan yang ditentukan dan ditetapkan menjadi Perda, kedua regulasi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, Perda ini, nantinya menjadi landasan dan dapat dikelola serta dilaksanakan dengan baik. Sehingga ada perhatian dan peningkatan pariwisata juga perlindungan hak disabilitas,” demikian. (ags)