BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah provinsi memperkuat sektor-sektor produktif sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana Razak, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Okki menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5,46 hingga 6,00 persen, meningkat dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar 5,60 persen.
“Diharapkan dapat dicapai melalui penguatan sektor-sektor produktif, terutama pertanian, perkebunan, pertambangan, serta industri pengolahan yang menjadi penopang utama struktur PDRB,” ujar Okki dalam rapat paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
Selain pertumbuhan ekonomi, Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi penurunan laju kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
Menurut Okki, laju kemiskinan diperkirakan turun dari 4,11-4,61 persen pada 2025 menjadi 4,31-4,89 persen pada 2026, seiring dengan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perluasan akses terhadap layanan dasar yang merata.
Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun dari 3,32-3,91 persen pada 2025 menjadi 3,30-3,73 persen pada 2026, melalui optimalisasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan investasi padat karya, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi produktif.
Okki menilai, target-target tersebut menggambarkan optimisme terhadap prospek perekonomian daerah. Namun, kata dia, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal, efektivitas pengelolaan belanja daerah, serta kesiapan Pemerintah Provinsi dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah topik bahasan tentang adanya penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) langsung dari Pemerintah Pusat,” tuturnya. (RN)