Pemprov dan DPRD Satu Suara Percepat Pencairan DBH

Beritakalteng.com, Palangka Raya – Ancaman turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 membuat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih selektif menentukan program pembangunan. Skala prioritas disebut harus diperketat bila Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat belum juga disetor.

“ Ya tidak juga terlampau, tapi yang pasti tidak semua yang prioritas itu dipenuhi. Sudah barang tentu ya skala prioritas harus dipertajam untuk hal-hal yang sangat mendesak dulu seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” kata Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, di Gedung DPRD Kalteng, Selasa, 23 September 2025.

Menurut Freddy, DPRD mendukung penuh langkah pemerintah provinsi menagih kekurangan setoran DBH ke pemerintah pusat. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga target APBD tetap terpenuhi.

“Kita mendukung, menyuport upaya pemprov secara maksimal untuk dapat mengejar kekurangan dana setor DBH pusat dalam rangka menunjang pemenuhan target APBD,” ujarnya.

Freddy menilai kondisi penurunan APBD di tahun pertama pemerintahan saat ini bukanlah situasi ideal. Karena itu, Pemprov perlu memaksimalkan peluang penagihan dana bagi hasil agar pembangunan tidak tersendat.

“Pembangunan memenuhi mencapai visi misi pemerintah provinsi, apalagi tahun pertama ini kan APBD terlalu jauh turun, tidak ada eloklah,” tuturnya.

Ia menegaskan, DPRD dan Pemprov satu suara dalam mendorong percepatan pencairan DBH dari pusat.

“Jadi intinya kita mendukung upaya pemprov dalam rangka menarik kurang setor dari pusat untuk bagi hasil pemerintah provinsi, karena memang ada peluang,” kata Freddy. (RN)