BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) melalui dua agenda pengembangan kompetensi sekaligus, yakni Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS Golongan II dan III Gelombang V dan VI Tahun 2025 serta Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kedua kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Kalteng dalam memperkuat kapasitas dan integritas ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Pembukaan LATSAR CPNS digelar secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (1/8/2025), diikuti peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Nooril Hainiar, dalam laporannya menjelaskan bahwa LATSAR merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dasar ASN sebelum mereka memasuki jabatan definitif.
Ia menyebutkan, para peserta akan menjalani proses pembelajaran intensif selama kurang lebih dua bulan. Materi pelatihan tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga difokuskan pada upaya penguatan nilai-nilai dasar ASN, seperti integritas, loyalitas, etika publik, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan masyarakat. “LATSAR ini bukan hanya formalitas, tetapi momentum membangun pondasi moral dan kompetensi ASN yang berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, pada Kamis (31/7/2025), Pemprov Kalteng melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga membuka Pelatihan Pengelolaan Dana BOS melalui skema Blended Learning. Kegiatan ini menyasar aparatur pengelola pendidikan dari berbagai unit kerja provinsi, dan secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Membacakan sambutan tertulis Gubernur, Hamka menekankan bahwa Dana BOS merupakan program strategis pemerintah dalam mendukung pendidikan dasar bebas biaya dan memastikan akses belajar yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pengelolaan BOS harus dilakukan secara tepat, cepat, dan akuntabel.
“Dana BOS adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan yang merata dan bermutu. Pengelolaannya tidak boleh asal-asalan. ASN harus memahami tata kelola yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hamka juga mengapresiasi kerja sama lintas instansi dalam penyelenggaraan pelatihan dan berharap seluruh peserta mengikuti proses belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan langsung dalam tugas sehari-hari.
Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, turut menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi bentuk intervensi kelembagaan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan keuangan pendidikan. Menurutnya, kompetensi pengelola BOS harus dibarengi integritas tinggi mengingat dana tersebut merupakan amanah besar negara.
“Dana BOS bukan sekadar anggaran, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan berkualitas. ASN yang mengelola harus memahami aturan, prinsip akuntabilitas, serta memiliki kepekaan terhadap dampaknya bagi masyarakat,” kata Nunu.
Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pengawas, dan pejabat fungsional dari berbagai instansi. Fasilitator berasal dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI serta pemerintah daerah. Melalui metode blended learning, peserta mendapatkan kombinasi keunggulan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, sehingga materi dapat diserap lebih optimal.
Kedua kegiatan pengembangan kompetensi ASN ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya visi “Kalteng BERKAH” dan program Huma Betang Cerdas, yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Program strategis lainnya seperti pendidikan gratis satu keluarga satu sarjana, insentif guru, serta pembangunan rumah guru turut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah provinsi dalam memperkuat kualitas pendidikan.
Dengan penyelenggaraan LATSAR CPNS dan pelatihan pengelolaan Dana BOS, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap lahir ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etos kerja tinggi dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
(tr)