BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
KASONGAN – Penjabat (Pj) Bupati Katingan, Saiful, S.Pd, M.Si menerima kunjungan kerja (Kunker) Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan beserta jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, Kamis (19/10/2023).
Kedatangan rombongan pejabat dari pusat tersebut, diterima di Aula Kantor Bappeda Litbang Katingan dan dihadiri pula sejumlah Kepala SOPD.
Dalam sambutannya, Pj Bupati mengatakn jika kunjungan kerja tersebut terkait pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi. Itu merupakan tindak lanjut dari hasil forum koordinasi dan konsultasi Implementasi reformasi Birokrasi tematik melalui komitmen kepala daerah untuk perecepatan penerapan sitem pemerintah berbasis elektronik se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Terutama, menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang efektif dan efisien,” jelasnya.
Menurut Saiful, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, indeks RB Pemkab Katingan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan. Jika pada 2021 memperoleh Indeks RB 48,88 dengan indicator c, maka pada 2022 sebesar 53,44 dengan indicator cc.
“Hasil evaluasi tersebut menunjukan, bahwa Pemkab Katingan telah berupaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Pj Bupati berharap, dengan adanya kunjungan ini dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja ASN dalam rangka memberi layanan kepada masyarakat. Bimbingan dan arahan yang disampaikan, juga diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang ideal.
“Sehingga, akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Mudah-mudahan bimbingan dan arahan yang diberikan akan mempercepat reformasi birokrasi menuju terciptanya Good Governance,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas, akan mendorong terwujudnya pelayanan publik terbaik untuk masyarakat. Dimana ASN selaku pelayan masyarakat, berkewajiban memberikan sumbangsih maksimal dalam menjalankan tugas-tugas pokok.
“Masyarakat datang ke tempat kita dengan membawa beragam persoalan. Tugas kita mencari solusi terhadap permasalahan itu, sehingga masyarakat puas. Kepada seluruh yang hadir, hendaknya dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Diharapkan hasil bimbingan dan arahan tersebut akan meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.
(ejk/**)