Jelang Akhir Masa Jabatan, Wahyudinnor apresiasi Kinerja Bupati Barito Timur

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur, Wahyudinnor.

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur, Wahyudinnor menginginkan agar dalam waktu dekat ini kepala daerah maksimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta realisasikan visi dan misi.

“Kita melihat pemerintah daerah tidak serius, terbukti dengan uangnya banyak tapi pencapaiannya rendah, sebenarnya SOPD ini tergantung juga dengan masalah rapat kerja dengan kepala daerah. Apa yang disampaikan kepala daerah yang berkaitan dengan masalah rapat kerja dengan SOPD, sudah sering kita mengadakan rapat kerja,” kata Komisi II Wahyudinnor, Rabu (31/5/2023).

Kemudian, dirinya juga mengapresiasi atas torehan pemerintah Kabupaten Barito Timur yang berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-7 kalinya dari BPK, artinya dalam hal pelaporan keuangan kita cukup bagus,” ujar Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur ini.

Cuma yang jadi permasalahan kita adalah pengelolaan keuangan kita dalam hal implementasi pelaksanaan tata kelola, dalam hal untuk pengelolaan keuangan kita, ujar Komisi II ini masih bermasalah, diantaranya proses Kas Pembebanan Ganti Uang (GU) di Barito Timur yang sedikit lama.

GU adalah prosedur yang digunakan dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di bendahara pengeluaran dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan.

“Sehingga berdampak terhadap kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), maka tidak heran pada waktu laporan LKPJ Tahun 2022, pencapaian kinerja kita baru mencapai 46 persen lebih,” kata Ketua Pansus LKPJ tahun 2022 ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih rendah, faktanya adalah, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (SILPA) kita masih diatas 72 M.

“Bertahun-tahun ini kita sudah menyampaikan agar pemerintah daerah melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Salah satunya pemerintah kurang serius untuk mengelola Pelabuhan, kemaren di tahun 2019 kita minta pemerintah menganggarkan untuk perbaikan fasilitas di pelabuhan,” katanya.

Kemudian juga masalah parkir, sudah disampaikan juga berkali-kali, tolong dievaluasi masalah nilainya, peraturan-peraturan, regulasinya, nah ini juga belum dikerjakan.

“Kami DPRD dalam hal untuk meningkatkan PAD sudah berkali-kali mengadakan rapat, sudah terlalu sering kita melakukan rapat kerja, jadi apa yang kamu sampaikan ini sudah kita rapatkan sebelumnya,” pungkasnya. (ags)