BERITAKALTENG.com – KUALA PEMBUANG – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan kini hanya tertinggal beberapa bulan saja, terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta agar diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati bisa menyelesaikan semua produk-produk daerah khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka.
Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, salah satu produk daerah yang menurutnya harus menjadi perhatian khusus kepala daerah terlebih Wakil Bupati Seruyan Hj Iswanti yang saat ini memegang kendali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan yaitu terkait penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
“Masa jabatan bupati dan wabub sampai September selesai, tapi penyelenggaraan pemerintahan tetap berkesinambungan, apa yang akan diagendakan tahun depan itu juga produk tahun ini, dan tahapannya setelah kita musrenbang kemarin maka selanjutnya di bulan ini dilanjutkan dengan penyusunan RKPD, oleh karena itu perlu menjadi perhatian,” kata Eko, Selasa (9/5/2023).
Penyusunan RKPD tersebut menurutnya harus diselesaikan dengan baik terlebih wakil bupati harus memberikan perhatian khusus, karena ini menyangkut nasib masyarakat Kabupaten Seruyan di tahun yang akan datang.
Kemudian setelah tahapan penyusunan RKPD selesai, kama akan ada lagi tahapan selanjutnya yaitu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Dan itu biasanya disampaikan kepada DPRD bulan Juli minggu kedua, ini perlu perhatian juga, itulah waktu eksekutif yang berurusan dengan kami yang mendasar, memang KUA PPAS ini untuk tahun depan tetapi masih tanggung jawab pemerintah yang sekarang,” imbuh Politikus PDI Perjuangan itu.
Kemudian lagi terhadap hal-hal lain yang kemungkinan nantinya ada situasi yang tidak terduga baik itu di dinas maupun agenda di pemerintah pusat, baik itu yang tidak terencana ataupun sudah terencana namun pemerintah daerah belum merencanakan, ia juga berharap dapat diperhatikan oleh kepala daerah.
“Karena semua agenda itu memerlukan anggaran dan secara regulasi kita bisa melaksanakan itu jika ada APBD perubahan, oleh karena itu juga perlu diperhatikan dan sebagai tindak lanjut wabub saya sarankan untuk menginventarisir masalah yang ada di Seruyan kemudian dikomunikasikan dengan teman-teman eksekutif,” tutupnya. (arl)