BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, SAMPIT- Wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer menuai penolakan dari kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Seperti yang disampaikan Rimbun, kebijakan tersebut sangat tidak tepat, mengingat di Kotim sendiri untuk daerah pelosok, sangat membutuhkan pengabdian tenaga honorer.
“Kita sepakat kalau mereka yang saat ini berstatus honorer itu diangkat menjadi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Kalau dihapuskan, kita tidak sepakat, karena mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan di daerah pelosok,” ungkapnya, kamis (6/2).
Disebutkan Politisi PDIP tersebut, saat ini tenaga honorer banyak tersebar di wilayah kecamatan dan desa yang jauh dari kota. Bahkan mereka juga sebagian sebagai baris terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang paling banyak ialah tenaga bidan, perawat dan guru. Mereka sangat dibutuhkan di daerah pelosok. Selama ada mereka, masyarakat setempat bisa terlayani dengan baik,” ungkap Rimbun.
Ia mengakui, dengan penghapusan istilah honorer artinya baik honorer yang dibiayai APBD provinsi, kabupaten hingga dana BOS di sekolah harus dihapus. Kondisi demikian tentunya akan berdampak buruk bagi daerah yang jumlah ASN ini masih jauh dari kata ideal.(*)