BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BeritaKalteng.com, Palangka Raya- Meski belum diketahui persis Penetapan wilayah Ibukota Pemerintahan RI diumumkan oleh Pemerintah Pusat. Namum menurut kabar yang beredar, akan ditetapkan ditahun 2019 ini.
Isu berkenaan dengan hajat Pemerintah Pusat tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan dijadikan Ibukota Pemerintahan RI baru. Seperti bagaimana Pemda mengelola peningkatan sumber daya manusia (SDM) warga.
Seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng, M Roziqin bahwa upaya Pemda baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota adalah tidak bisa lagi menunggu tetapi harus menjemput.
“Ini yang harus diingatkan, yaitu bagaimana pemersiapan SDM warga saat ini menghadapi momentum pindahnya pusat pemerintahan. Itu harus diimbangi, dan ini harus makin serius, agar tidak menjadi kekhawatiran yang selama ini muncul ke publik yaitu ‘ditinggal atau tertinggal,” ungkap Roziqin kala diskusi dengan Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin di halaman gedung PWNU Kalteng belum lama ini.
Apalagi ujarnya menambahkan, Presiden Joko Widodo menekankan, program Nawacita jilid II mendatang adalah fokus kepada penguatan dan peningkatan SDM Indonesia. Bergeser dari yang semula fokus penguatan infrastruktur pada Nawacita I. Karena itu, Pemda harus cekatan menyambut peluang ini kepada pemerintah pusat.
Program peningkatan SDM disertai transfer informasi yang memadai, lanjut Roziqin, sangat berguna meminimalisir kecemasan sebagian warga yang kurang setuju ketika pemindahan Ibukota benar-benar ke Kalteng.
“Selain daya dukung informasi, pelatihan penumbuh-kembangkan ekonomi kreatif untuk menjembatani kebutuhan publik menghadapi era baru nanti, perlu mendapat porsi yang baik. Kuncinya adalah sinergitas antara dinas/badan di Pemko dan lembaga non pemerintah yang memiliki kapasitas untuk itu, misalnya capacity buliding UMKM dan penguatan koperasi, ” sarannya.
Walikota Palangka Raya Fairid Naparin merespons baik terkait hal ini. Baik usulan paradigmatis maupun usulan teknis yang dikemukakan Lakpesdam. Pihaknya pun siap untuk bersinergi program, terutama berkaitan pengembangan SDM.
“Kita sangat terbuka untuk itu dan bisa sinergi program dengan dinas yang ada. Karena kita memang ingin membangun dengan kerja sama dan bekerja bersama-sama,”ujar Fairid.
Ia mengakui, ide-ide kreatif dari berbagai pihak sangat diperlukan. Tetapi untuk urusan ‘ukuran’ SDM adalah skore Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kita tidak risau tentang itu karena IPM Palangka Raya hampir menyentuh angka 8 dan itu diatas rata-rata nasional. Hanya saja, ada kesenjangan antara yang terendah dan tertinggi, itu cukup lebar di Palangka Raya, ini PR kita,” tuntasnya.(ist)