Foto : Dua anggota DPRD Barsel menolak wacana kenaikan tarif sewa lapak pedagang di pasar dan retribusi untuk meningkatkan PAD Barsel, Nurul Hikmah (kiri) dan Ensilawatika Wijaya (kanan).

Mayoritas Anggota DPRD Barsel Tolak Wacana Kenaikan Harga Sewa dan Tarif Retribusi

Beritakalteng.com, BUNTOK – Mayoritas anggota Komisi II DPRD Kabupaten Barito Selatan menolak wacana kenaikan harga sewa lapak pedagang pasar dan tarif retribusi untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dua di antara mayoritas anggota DPRD yang menolak wacana tersebut adalah politisi PPP Nurul Hikmah dan politisi PDI Perjuangan Ensilawatika Wijaya.

Penolakan tersebut disampaikan pada saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel tahun 2027 di Kantor DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).

Dalam keterangannya, Nurul Hikmah mengatakan bahwa DPRD akan mengejar setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang bisa menyumbangkan PAD untuk tetap berusaha memaksimalkan PAD di OPD masing-masing.

Hal ini, kata dia, dikarenakan PAD merupakan satu-satunya instrumen yang bisa menaikan anggaran daerah selain Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Tapi, lanjut Nurul lagi, DPRD tetap tidak sepakat apabila untuk menaikan PAD tersebut OPD mewacanakan kenaikan pungutan sewa lapak pasar, parkir, maupun menaikan retribusi yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat kecil dan menengah.

“Tapi untuk wacana kenaikan sewa lapak pedagang di pasar, parkir dan sejumlah retribusi terhadap masyarakat, kami tetap tidak sepakat. Masih ada cara lain yang bisa terus digali oleh OPD untuk mengoptimalkan PAD,” tuturnya.

Untuk itu, Nurul menyarankan agar OPD harus bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain, terutama dengan pihak Satpol PP sebagai OPD penegakan hukum dan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami menyarankan agar setiap OPD bisa mencarikan sumber PAD dari sektor yang lain, jangan dengan cara menaikan sewa lapak pasar, parkir ataupun yang lainnya. Bukan solusi itu, karena di tengah kondisi ekonomi sulit kita memberikan kenaikan, itu akan bergejolak di masyarakat,” ujarnya.

“Perda itu kan penegakan hukumnya adalah Satpol PP, jadi OPD yang ada harusnya berkoordinasi dengan Satpol PP supaya OPD bisa meningkatkan PAD melalui sektor lainnya,” saran Nurul.

Senada dengan Nurul, Ensilawatika Wijaya menegaskan menolak wacana peningkatan PAD melalui cara menaikan sewa lapak maupun kenaikan tarif retribusi. Menurut dia, tugas pemerintah adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk itu, kata Ensi lagi, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat sebelum bicara soal pemungutan sewa dan retribusi.

“Tugas pemerintah itu kan memberikan kesejahteraan kepada warganya. Jadi sebelum bicara soal meningkatkan PAD semestinya pemerintah menyediakan dulu sarana dan prasarananya bagi masyarakat. Contohnya pasar subuh itu, kalau mau meningkatkan PAD dari situ, bangun dulu pasarnya baru bicara soal sewa lapak dan pungutan pajaknya,” ujarnya mencontohkan.

Selain itu, Ensi juga menyarankan agar OPD bisa memburu potensi pajak dan retribusi dari sektor-sektor lainnya yang sebenarnya sudah diatur di dalam Perda namun seringkali luput dari penegakan aturan.

Beberapa sektor yang menjadi sorotan dia adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sejumlah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Barsel, kemudian izin tambat kapal dan tongkang, galian C untuk aktivitas penimbunan jalan dan pelabuhan perusahaan, serta sejumlah hal lainnya berhubungan dengan aktivitas korporasi dan sudah ada aturannya.

“Hal-hal seperti ini kan selama ini masih banyak luput dari penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah. Jadi bagaimana ke depannya OPD bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lain, agar penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi di wilayah Barsel ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tandas Ensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *