BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Foto: Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi.
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Surat undangan pemberitahuan dan permintaan koordinasi terkait pelaksanaan mutasi serta penataan lingkungan sekolah Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui BKPSDM Kabupaten Barito Timur, dengan nomor: 800/27/BKPSDM/I/2026, hari Rabu 28 Januari 2026, yang beredar melalui media massa khususnya kalangan ASN, itu adalah hoaks.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Timur, Jhon Wahyudi, Kamis (29/1/2026).
Disampaikan Jhon Wahyudi, BKPSDM tidak pernah mengedarkan surat undangan. Apalagi, menyangkut koordinasi antar perangkat daerah. Lagi pula sampai sekarang belum minta tanda tangan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku.
“Intinya, surat-surat yang sifatnya langsung ke individu ASN, BKPSDM tidak pernah bersurat. Apalagi jika itu menyangkut koordinasi antar perangkat daerah, maka suratnya minimal ditandatangani Sekda. Sehingga surat yang beredar itu tidak benar. Jika ada hal yang masih diragukan langsung menghubungi BKPSDM,” jelas Jhon Wahyudi.
Berikut isi surat hoaks ialah secara garis besar tidak menyebutkan adanya proses mutasi ASN di lingkungan pendidikan serta permintaan koordinasi langsung kepada pihak tertentu dengan mencantumkan nama dan nomor kontak Kepala BKPSDM.
Surat tersebut seolah-olah bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi, validasi, dan kelengkapan administrasi mutasi, namun seluruh narasi dan formatnya tidak sesuai dengan mekanisme tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Terakhir, Jhon Wahyudi menghimbau agar seluruh ASN maupun masyarakat Barito Timur agar lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap potensi penipuan maupun informasi palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
“Setiap surat atau informasi yang diterima hendaknya dicek terlebih dahulu kebenarannya melalui kanal resmi atau dengan menghubungi langsung instansi terkait, guna menghindari kesalahpahaman dan penyalahgunaan informasi publik,” demikian. (ags)