BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2025, sebuah program peningkatan kapasitas aparatur yang dirancang untuk mendorong transformasi kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Sei Kapuas BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dan diikuti oleh para aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Acara pembukaan berlangsung pada Senin (29/09/25).
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Sekretaris BPSDM Kalimantan Tengah, Rohaidah, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dan membacakan sambutan resmi. Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan faktor utama yang mencerminkan citra pemerintah di mata masyarakat.
“Pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja ASN. Hal ini hanya dapat dicapai melalui komitmen kuat dan inovasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Rohaidah juga menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi kesempatan penting bagi ASN untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Kami berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh harus langsung diterapkan di unit kerja masing-masing agar peningkatan layanan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kabid Bangkom Soskulpem, Rano, yang hadir mewakili Kepala BPSDM, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan akan berlangsung selama empat hari, mulai 29 September hingga 2 Oktober 2025. Metode pembelajaran mencakup tatap muka, studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi yang nantinya diharapkan menjadi solusi konkret bagi peningkatan layanan di perangkat daerah.
“Sebanyak 40 ASN dari berbagai perangkat daerah mengikuti pelatihan ini. Mereka akan mendapat bimbingan dari widyaiswara BPSDM serta narasumber profesional untuk menciptakan gagasan dan aksi nyata terkait peningkatan pelayanan publik,” jelas Rano.
Pelatihan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi sekaligus komitmen Pemprov Kalteng dalam membentuk ASN yang profesional, berintegritas, responsif, dan mampu mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui penyelenggaraan pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat mencetak aparatur yang memiliki kompetensi unggul dan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan humanis. Upaya ini juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung visi besar Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, serta mendukung target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(tr)