BBM Naik, Kami Teriak!

Teriakan hidup Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang, Merdeka-Merdeka-Merdeka. terdengar dari ratusan kaum terpelajar di pinggir jalan tepat di depan gedung megah yang katanya milik rakyat. bahkan mereka melakukan pembakaran ban, mengundang perhatian masyarakat. apa yang terjadi ! Ternyata mereka menyampaikan aspirasinya.

Arliandie, PALANGKA RAYA.

KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dipastikan menjadi salah satu alasan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kota Palangka Raya menggelar aksi unjuk rasa, Senin (05/9/2022).

Terlihat ditengah kerumunan peserta aksi, terbentang jelas spanduk bertuliskan “Masyarakat Kalteng Menggugat!!!”, “BBM Naik, Rakyat Menjerit!!!”, dan “September Berdarah, BBM Naik Tak Tau Arah”.

Sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB, ketika itu cuaca mendung. Marselinus selaku juru bicara aksi menyampaikan tuntutan mereka. Pertama menuntut agar DPRD Kalimantan Tengah mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Migas dalam regulasi penyaluran BBM bersubsidi.

kedua, Menuntut agar DPRD Kalimantan Tengah mendesak DPR RI untuk meminta KPK usut kasus jual beli berkaitan dengan dana distribusi BBM bersubsidi. Ketiga, Menuntut agar DPRD Kalimantan Tengah mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kemeterian ESDM untuk mengawal stabilitas harga BBM bersubsidi.

Keempat, Menuntut agar DPRD Kalimantan Tengah mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kementerian Keuangan agar dapat memprioritaskan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.

“terakhir mendesak DPRD Kalimantan Tengah untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalimantan Tengah berkaitan dengan regulasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran,” kata Marselinus.

Kini bergantian, aspirasi tersebut pun diterima dan ditanggapi secara langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Wiyatno ditemani Wakil Ketua, H. Jimmy Karter beserta anggota DPRD lainya ketika menemui peserta aksi demo.

“Apapun jawaban dari Pemerintah Pusat, yang jelas aspirasi yang kita terima tetap kita sampaikan,” singkat Wiyatno Kader Partai PDI-Perjuangan Kalteng usai menerima tuntutan yang disampaikan

Hari ini, Dampak kenaikan BBM juga menjadi salah satu alasan “Guru Umar Bakri” bersertifikasi menuntut Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Mereka melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (06/9/2022). Lantaran hak tersebut tidak diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui digtum Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 5 Tahun 2022.

Ronal Valentino Ketua Forum Guru Bersertifikat Pendidikan Provinsi Kalteng menyampaikan Pengelolaan pendidikan dibawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti SMA,SMK, dan SLB jika didareah Kabupaten letaknya di pelosok-pelosok.

Ditambah lagi dengan beban hidup dan kenaikan harga BBM, sehingga TKD dihilangkan menjadi kesedihan dari Guru-guru bersertifikasi karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

“Aksi tidak akan bubar sebelum tuntutan kami dipenuhi dan aksi mogok mengajar Se Kalimantan Tengah akan kami jalankan bila aspirasi kami tidak ditindaklanjuti dengan segera,” tegasnya.