Legislator Kotim Ini Butuh Kebijakan Kongkrit Untuk Masyarakat

Beritakalteng.com, SAMPIT – Perang opini yang sejak sepekan terakhir ini terjadi di Kotawaringin Timur (Kotim) berkaitan dengan persoalan rasionalisasi anggaran hingga tema terbaru Pansus DPRD yang sedang panas diperdebatkan oleh pakar-pakar politik dan pejabat publik sampai pada akar rumput, melalui di media masa maupun media sosial ternyata disikapi secara dingin oleh Legislator asal Dapil I Kecamatan MB Ketapang dari fraksi Golkar.

Politisi muda dengan nama lengkap Riskon Fabiansyah yang duduk di Komisi III DPRD Kotim itu menyatakan lebih tertarik dengan mencari solusi bagaimana lahirnya kebijakan-kebijakan dan mengawasi kebijakan dari pemerintah daerah tersebut secara baik sesuai tugas dan fungsinya di lembaga legislatif saat ini.

“Terus terang saya tidak terlalu tertarik dengan perang opini yang sedang hangat di media saat ini, saya lebih tertarik bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk masyarakat yang terdampak covid-19 bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kotim yang memang terdampak wabah pandemi covid-19,” Ujarnya Senin (4/5/2020).

Disisi lain Riskon juga menegaskan saat ini masyarakat lebih memerlukan beras, gula, minyak goreng dan jenis sembako lainnya ketimbang disajikan dengan adu opini mencari-cari kesalahan, yang pada intinya masyarakat yang jatuh miskin karena covid-19 itu sendiri tidak memerlukan itu semua.

“Data penduduk miskin kotim adalah 30.876 KK menurut BPS 2015, saat ini akibat pandemi covid-19 saya yakin jumlahnya sudah bertambah bisa jadi 2 kali lipat dari data sebelumnya. Tidak banyak sebenarnya tuntutan masyarakat kotim saat ini, mereka hanya ingin pemda mempercepat kebijakan pembagian sembako bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang jatuh miskin karena corona virus ini,”Bebernya.

Bahkan dia juga mengakui tidak perduli dengan tidak sedikitnya masyarakat mencibir peran dari anggota DPRD saat ini,yang menilai anggota DPRD yang ada hanya bisa bicara saja,atau banyak omong.

“Tapi pada prinsipnya saya sendiri dipilih masyarakat memang untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan yang diperlukan masyarakat kepada pemerintah daerah, memberikan masukan dan saran terkait permasalahan yang berkembang dimasyarakat, tapi eksekusi atau pelaksanaan kebijakan ada ditangan Eksekutif sebagai eksekutor kebijakan,” Tegasnya

Dia melanjutkan apabila dirinya sebagai wakil rakyat hanya diam, itu menurutnya sama saja mengkhianati masyarakat yang sudah memilihnya hingga berhasil terpilih pada Pileg 2019 lalu dan duduk di Komisi III DPRD Kotim sampai dengan saat ini.

“Itu yang harusnya kita sama-sama fahami posisi dari legislatif.Ketika saya diam berarti saya telah mengkhianati masyarakat yang telah mendudukan saya di lembaga yang terhormat ini. Apalagi ketua DPD Golkar Kotim H.Supriadi MT, S.Sos, sudah menginstruksikan kepada kami kader-kadernya di Fraksi supaya fraksi Golkar yang ada di DPRD harus selalu konsisten mendukung semua kebijakan eksekutif (kepala daerah) sepanjang itu bermanfaat dan diperlukan masyarakat kotim,”Jelasnya

Disisi lain dia menambahkan Intruksi partai juga suda jelas kepada semua anggota fraksi Golkar agar tetap konsisten mengkritisi segala kebijakan yang dinilai tidak atau kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara umum.

“Kami juga diwajibkan konsisten mengkritisi dan meluruskan kebijakan yang tidak berfaedah untuk masyarakat Kotim ini, untuk itu kami berharap semua pihak bisa memahami tugas dan fungsi kami di DPRD saat ini,” Tutupnya.(Dr/a2)