Kalteng Berpeluang Jadi Ibukota Negara

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementrian PPN/Bappenas RI), pada hari Rabu 26 Juni 2019 kemarin, menggelar Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), dengan tema ‘Menuju Ibu Kota Aman Lestari dan Sejahtera’, bertempat di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afif, Kementrian PPN/Bappenas RI, di Jakarta.

Kegiatan yang digagas oleh Kementrian PPN/Bappenas RI ini, merupakan upaya Sosialisasi Pemindahan IKN, menghadirkan sederetan narasumber-narasumber yang berkompeten dibidangnya, diantaranya Menteri PPN Bappennas Bambang Brojonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purn DR Moeldoko.

Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Pertahanan Nasional Connie Rahakunndini Bakrie, Dosen Senior FISIP UI Edy Prasetyono, (O4W, LPPM IPB) Erna Rustiadi, Menteri Lingkunga Hidup Kabinet Persatuan Nasional 1999-2001 Alexander Sonny Keraf.

Guru besar ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro, Direktur LPEM FEB UI Riatu Mariatu, dan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam kesempatan ini diwakili oleh Laksmi. Dimana, kegiatan dialog ini dipandu oleh Moderator Retno Pinasti.

Beberapa pokok pikiran dalam dialog nasional ini, yakni membahas berbagai dampak pemindahan IKN, baik dampak ekonomi, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Sementara, Peserta Dialog Nasional ini berasal dari perwakilan sejumlah daerah di Indonesia, masyarakat umum, pemangku kepentingan, tokoh nasional dan perwakilan perguruan tinggi di Indonesia,

Dimana, salah satu yang hadir menjadi peserta kegiatan ini, yakni Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia Embang SE MSi, beserta perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Andrie Elia Embang menyampaikan bahwa dialog nasional tersebut merupakan upaya dari Kementrian PPN/Bappenas RI, melakukan sosialisasi tahap kedua, tentang pemindahan Ibukota Pemerintah RI, yang sudah mengerucut ke luar Pulau Jawa, di salah satu provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yakni Provinsi Kalteng dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun, dalam dialog nasional ini, tidak ada pemateri yang mewakili dua daerah (Kalteng atau Kaltim). Sebenarnya ini, tidak terlepas adanya upaya pemerintah pusat sendiri, yang secara langsung mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia, secara nasional.

Lanjut, jika melihat dari materi yang disampaikan oleh Kementrian PPN/Bappenas RI, menunjukkan bahwa kondisi Pulau Jawa itu, sudah tidak mungkin lagi menopang, baik dari segi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Meliputi, daya dukung maupun daya tampung, ketersediaan air bersih dan sumber daya air.

Pembahasan di tingkat daerah, baik di Kalteng maupun Kaltim, sebelumnya, sudah selesai dilakukan. Dan, posisinya sekarang, adalah pemerintah daerah (pemda) Kalteng maupun Kaltim, hanya mensuport data-data keunggulan daerahnya masing-masing, ketika suatu saat dibutuhkan Kementrian PPN/Bappenas RI atau pemerintah pusat.

“Sebagai seorang cendikiawan (akademisi), yang juga sebagai Rektor UPR. Dimana sebelumnya, kami pun sudah menyampaikan hasil kajian akademis, bersama-sama dengan 32 perguruan tinggi, yang ada di Indonesia bagian barat, kepada Kementrian PPN/Bappenas RI,” Imbuhnya.

Kembali disampaikannya, selain itu baik dari pemerintah kabupaten kota, yang berada di kawasan segi tiga emas, yakni Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Kota Palangka Raya, maupun Pemerintah Provinsi Kalteng juga sudah menyerahkan data-data berkenaan dan kesiapan daerah Kalteng, kepada Kementrian PPN/Bappenas RI.

Yang pasti, baik itu Gubernur Bupati dan Walikota, serta sejumlah elemen terlibat, dalam hal ini, sudah menyerahkan laporan/rekomendasi ke pemerintah pusat, melalui Kementrian PPN/Bappenas RI.

“Laporan atau makalah yang disampaikan ke pemerintah pusat, yang telah diserahkan tersebut, berkenaan dengan berbagai alasan-alasan, baik itu alasan ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, serta alasan lainnya pun sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan Kementrian PPN/Bappenas. Itu hasil kajian kita sebelumnya,” katanya.

Sambungnya, sekarang pemerintah pusat sedang mensosialisasikan rencana pemindahan IKN. Sosialisasi itu, berkaitan dengan beberapa fakta yang ada, beserta alasannya. Pemindahan IKN itu, bukan memindahkan Jakarta ke Kalteng atau Kaltim, melainkan yang pindah hanyalah bangunan pemerintahan yang sekarang ada di pusat, termasuk Istana Negara.

“Dari dialog nasional kemarin, Kalteng memiliki peluang yang besar untuk menjadi Ibukota Pemerintahan. Sebabnya, dari tema yang diusung pun, yakni ‘Menuju Ibu Kota Smart Green and Beuati’ yang secara tersirat  itu mengarah ke Kalteng,” tutupnya di sela-sela kesibukan sebagai Rektor UPR.(YS)