SAMPIT,Gerakkalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana SP, menilai, kasus konflik yang sering terjadi antara pihak pelaksana pemerintahan desa dan sektor pengawasan yang bahwasannya di sebut wakil rakyat desa selalu berbuntut panjang.
Bahkan menurutnya konflik antara Kepala Desa (Kades) dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kuat berdampak terhadap pembangunan desa itu sendiri lantaran tidak seimbang dan harmonisnya roda pemerintahan.
“Jadi harapan kami konflik internal di desa jangan sampai menemui jalan buntu, artinya disini harus segera diselesaikan, Kepala Desa maupun BPD saharusnya bersinergi dalam membangun desa mereka masing-masing,”Ungkapnya, Kamis (01/11).
Selain itu Legislator Partai Nasdem ini juga menjelaskan, banyak kasus yang sudah terjadi di Kotim ini yang mana diakibatkan tidak jalannya roda pemerintahan yang epektif di pedesaan hanya gara-gara perbedaan persepsi dan pendapat BPD dengan pemerintah desa.
“Itu yang sudah sering kami hadapi di Komisi I, mestinya roda pemerintahan yang baik harusnya melahirkan karya yang benar-benar sifatnya menguntungkan bagi orang banyak, namun disini karena BPD dan Kades tidak sejalan maka roda pemerintahan desa jalan di tempat,”Lanjutnya.
Menurut Syahbana, asas musyawarah di desa merupakan jalan terbaik untuk mencari solusi epektif agar BPD dan Kades bisa sama-sama mempertimbangkan serta menghilangkan egonya masing-masing.
“Catatan bagi kita semua, kita dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan amanah mereka, semuanya sama-sama dipilih melalui pemilihan, disini harus kita buang jauh-jauh ego kita agar apa yang sudah menjadi visi dan misi kita bisa terwujud dengan baik,”Tutupnya.(So)