Foto : Dalam RDP yang digelar Kamis (2/9/2025), DPRD Barsel dan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat sepakat untuk menghentikan sementara rencana pembuatan jalan hauling PT. PIR oleh PT. BA, sebelum clean and clear terkait perizinan.

Belum Kantongi Izin, Dewan Sepakat Rencana Pembukaan Jalan Hauling PT. PIR Dihentikan

Beritakalteng.com, BUNTOK – DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menemukan bukti bahwa rencana pembangunan jalan hauling PT. Palopo Indah Raya (PIR) yang akan digarap oleh PT. Bintang Arwana (BA) di wilayah Desa Sungei Telang, Kecamatan Dusun Utara dan Desa Baruang, Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA) hingga berujung di rencana pelabuhan stock pile di desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, ternyata belum mengantongi perizinan.

Hal ini terungkap pada saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Barsel yang dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Barsel, sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat, Camat Dusun Utara, Pemdes Sungei Telang, BPD Sungei Telang, sejumlah warga Sungei Telang, serta pihak PT. PIR dan PT. BA, Kamis (2/10/2025).

Dijelaskan oleh Ideham usai memimpin rapat, DPRD sepakat dengan pernyataan Pj. Sekda Barsel, Ita Minarni, untuk menghentikan sementara rencana pembuatan jalan hauling milik PT. PIR oleh PT. BA.

“Pada prinsipnya kami (DPRD) (setuju) dengan apa yang dikatakan oleh ibu Sekda tadi (menghentikan kegiatan rencana pembukaan jalan), sebab ternyata perusahaan Bintang Arwana yang rencananya mau membuka jalur hauling batu bara di wilayah Sungei Telang, kecamatan Dusun Utara itu, tidak memenuhi prosedur dan ketentuan yang ada,” ungkap dia.

“Pada prinsipnya, kami DPRD sepakat dengan ibu Sekda, karena secara teknis ibu Sekda sangat paham mengenai persoalan ini,” jelas Ideham menambahkan.

Berdasarkan hasil RDP, dia juga berharap agar pemerintah daerah bisa segera membentuk forum koordinasi dan memanggil pihak perusahaan, guna secepatnya menyelesaikan persoalan ini.

“Kami berharap agar pemerintah bisa segera memanggil pihak perusahaan untuk membentuk forum koordinasi yang mana melibatkan pimpinan perusahaan yang bisa mengambil keputusan, bukan hanya perwakilan saja. Agar semua permasalahan ini cepat selesai,” tekankan Ideham.

Pasalnya, tegas politisi PAN ini lagi, DPRD sangat menginginkan agar semua investasi yang masuk ke Barsel bisa mematuhi semua peraturan yang berlaku.

“Karena dampak positifnya, kalau ada yang berinvestasi, ada (keuntungan) untuk masyarakat kita, khususnya terbukanya lapangan pekerjaan dan adanya penambahan PAD untuk daerah,” tandasnya.(tampetu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *