BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (10/4/2025). Forum ini menjadi bagian penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang selaras dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa rencana pembangunan Kalteng tahun 2026 akan menjadi kelanjutan dari RPJMD 2025–2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2025–2030.
“Visi kami adalah Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam lima tahun ke depan Pemprov Kalteng akan menjalankan Program Prioritas Huma Betang dengan enam pilar utama, yakni Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pembangunan Kalteng akan difokuskan dalam tiga zona utama sesuai potensi wilayah: Zona Timur diarahkan pada hilirisasi pangan, energi baru, serta dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN). Zona Tengah sebagai pusat perdagangan, jasa, riset, pendidikan, serta pertanian terintegrasi. Zona Barat difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam, industri, pariwisata, perdagangan, dan konservasi lingkungan.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. “Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat demi menyukseskan program pembangunan ini,” katanya.
Untuk tahun 2025–2026, prioritas pembangunan mencakup peningkatan PAD, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penguatan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, bandara, pelabuhan), serta penyediaan jaringan internet dan listrik. Ia juga menyoroti implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen pajak. Menurutnya, kabupaten/kota harus aktif dalam pendataan dan pelaporan pajak, agar penyaluran bagi hasil tidak tertunda.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang hadir mewakili Mendagri, menekankan Musrenbang sebagai forum strategis menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“Musrenbang RKPD kali ini harus dimanfaatkan untuk memastikan program pembangunan daerah sejalan dengan RPJPN 2025–2045,” ucapnya. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, serta responsif terhadap isu-isu strategis seperti kemiskinan, stunting, dan pembangunan SDM.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyatakan kesiapannya mendukung prioritas pembangunan di bidang pendidikan.
“Program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur akan kami pastikan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pelosok desa. Fokusnya bukan hanya pada akses, tetapi juga peningkatan kualitas,” jelasnya.
Reza menambahkan, Dinas Pendidikan Kalteng akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, guna mempercepat pencapaian target pembangunan sektor pendidikan.
(Tr)