KASONGAN – Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Katingan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggunganjawaban APBD tahun anggaran 2022.
Dalam rapat paripurna tersebut juru bicara fraksi Golongan Karya (golkar) Kabupaten Katingan Dahlia mempertanyakan solusi terkatait defisit anggaran pemda Katingan pada tahun anggaran 2023 ini.
Juru bicara fraksi golkar ini menuturkan, seperti yang diketahui berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (tahun anggaran 2022) sebesar Rp. 191.620.343.674,00 (191 milyar 620 juta 343 ribu 674 rupiah).
“Setelah kami cermati berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 terdapat realisasi silpa tahun anggaran 2022 hanya sebesar 111 milyar 394 juta 517 ribu 123 rupiah 8 sen,”Kata Dahlia.
Hal ini menurut juru bicara fraksi golkar, mencerminkan kekurang cermatan tim anggaran pemda Katingan dalam membuat asumsi silpa tahun anggaran 2022, sehingga mengakibatkan defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
“Defisit anggaran ini bisa dikatan sangat besar sekali yaitu 80 milyar 225 juta 826 ribu 551 rupiah,”Ujarnya.
Atas hal tersebut Dahlia, meminta agar Bupati katingan menjelaskan strategi Bupati Katingan dalam rangka mengatasi defisit APBD tahun anggaran 2023 yang sudah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Katingan dan juga sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Katingan tahun anggaran 2023 yang sedang berjalan.
(yd)